KY Minta MA Bersihkan Hakim Korup

oleh
Salah satu ruangan hakim di PN Tangerang disegel KPK usai OTT yang menjaring Panitera Pengganti, Hakim dan beberapa orang lain, Senin (12/3).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Yudisial langsung bereaksi tegas atas penangkapan hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin kemarin. KY meminta Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi tegas kepada hakim dan pegawai pengadilan yang terjaring OTT.

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan OTT terhadap hakim dan panitera pengganti di PN Tangerang bisa dijadikan momentum bagi MA untuk membersihkan lembaga peradilan dari oknum korup sesuai rekomendasi KY. (Baca: Panitera Pengganti PN Tangerang Terjaring OTT KPK).

“KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu dilakukan pula dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY,” ujar Farid, Selasa (13/3).

Farid  mengatakan upaya bersih-bersih peradilan dari oknum tidak berintegritas sulit diwujudkan jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA. Ia memaparkan sepanjang 2017 lalu, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Namun Farid mengatakan tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. “Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain,” kata Farid.

Berdasarkan data dari sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), isu suap atau gratifikasi pada lembaga peradilan masih mendominasi sejak tahun 2009.

Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9%. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menjadi perkara yang disidangkan dalam MKH pada setiap tahunnya.

Selain itu, KY mencatat sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Dari 28 orang itu, 17 orang menjabat sebagai hakim dan sembilan orang menjabat sebagai panitera atau pegawai pengadilan. (ant/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *