La Nyalla Kini Sangkal Mahar Politik Gerindra

oleh
La Nyalla Matalitti.
La Nyalla Matalitti.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mulai iut nyali. Secara tiba-tiba, La Nyalla kini menyangkal semua pernyataannya terkait permintaan mahar politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto melalui Ketua DPD Gerindra Jatim, Supriyanto kepadanya untuk mendapatkan rekomendasi bakal calon Gubernur Jatim 2018.

La Nyalla membantah pernah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memalaknya. Ia menuding pernyatannya soal syarat yang diminta petinggi Gerindra untuk tiket maju di Pilkada Jatim 2018 telah dipelintir media menjadi ‘pemalakan’.

“Tidak pernah pula saya mengatakan bahwa Prabowo meminta uang mahar,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/1).

La Nyalla mengatakan, uang Rp 40 miliar yang diminta Prabowo bukan mahar melainkan uang dana saksi. Namun, La Nyalla menolak memberikan duit tersebut karena dia hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana setelah resmi terdaftar sebagai Calon Gubernur di KPU.

“Coba perhatikan baik-baik statement saya. Saya bilang diminta menyiapkan dana saksi untuk Prabowo,” katanya. (Baca juga: Mahar Politik La Nyalla, Wapres Bentengi Prabowo).

Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, La Nyalla mengatakan ketika dipanggil Prabowo, dia diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar sekira 20 Desember 2017. Namun dia tidak setuju.

La Nyalla mengatakan hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon Gubernur di KPU. Karena itu dia membuka cek Rp 70 miliar, yang bisa cair setelah resmi menjadi calon gubernur.

Setelah itu, La Nyalla diberi surat tugas Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari. Partai Gerindra memang tak bisa mengusung calon gubernur sendiri di Jawa Timur karena hanya memiliki 13 kursi di DPRD, dari syarat 20 kursi.

Pada 12 Januari lalu, La Nyalla memang blak-blakan menyatakan diminta oleh Prabowo untuk menyediakan dana Rp 40 miliar agar bisa ikut dalam pertarungan kepala daerah. “Duit itu untuk dana saksi sebagai syarat surat rekomendasi dari Partai Gerindra bisa keluar,” kata pengusaha yang juga kader Gerindra ini dalam konferensi pers 12 Januari.

Tak berselang lama, pata elit Parta Gerindra ramai-ramai membantah pernyataan mantan Ketua Umum PSSI itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan bahwa di setiap pilkada akan diperlukan dana untuk maju sebagai kepala daerah karena pertarungan memerlukan logistic, tetapi tidak ada syarat setiap calon kepala daerah yang ingin memperoleh rekoemndasi dari partainya harus menyetor sejumlah uang atau mahar politik.

“Tapi itu dari berbagai pihak dalam bentuk penggalangan dana,” kata Fadli. (tp/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *