Langgar Kode Etik, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Diberhentikan

oleh
Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberhentikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo, Rabu (17/7/2019). Keputusan itu berdasarkan hasil sidang putusan DKPP) RI Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di DKPP Jakarta.

Hadi Margo Sambodo diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya Hadi Margo telah dijatuhi sanksi peringatan keras.

“Kita dari awal sudah mengajukan gugatan itu. Berarti yang kita sampaikan ke DKPP sudah benar karena indikasi pelanggaran jelas sekali,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2014-2019 Whisnu Sakti Buana.

Selain Hadi Margo, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV Muhamamad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya. Sanksi berupa peringatan juga diberikan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menurut Whisnu, apa yang dilakukan Bawaslu Surabaya saat itu kurang tepat karena saat masih ada proses perhitungan di PPK yang di situ ada proses penghitungan dan pembetulan C1 yang memang salah tulis, tapi ada instruksi melakukan hitung ulang semua TPS di Surabaya.

“Ini kan ada indikasi. Gawat lagi kalau sampai seluruh kotak dibuka lagi di PPK. Ini rawan penyelewangan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada anggota Bawaslu Surabaya berikutnya jauh lebih fair dalam menerapkan aturan main serta tidak ikut bermain seperti mendukung salah satu peserta pemilu.

“Tahun depan ada Pilkada Surabaya jadi Bawaslu harus betul-betul netral,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Ketua DPRD Surabaya yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Armudji. Menurutnya, sebaiknya Bawaslu Surabaya kedepan lebih hati-hati, menjaga netralitas dan tidak main-main.

“Jangan cari panggung, sidikit-sedikit langsung disidang. Itu cara-cara arogan, seolah-olah bawaslu paling kuasa,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, Bawaslu Surabaya melakukan pencegahan atau peringatan jika ada pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi berkali-kali ponselnya tidak aktif. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.