Lapor MKD, Fahri Minta Presiden PKS dan Hidayat Nurwahid Dipecat

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah melaporkan tiga legislator koleganya dari Partai Keadilan Sejahtera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fahri meminta MKD memecat mereka dari anggota DPR.

Ketiganya yakni, Shohibul Iman yang juga Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Surahman Hidayat yang kini menjabat Ketua MKD. Laporan ke MKD ini merupakan bentuk perlawanan Fahri kepada petinggi partai yang membesarkan namanya yang telah memecatnya.

“Saya mengadukan mereka terkait dengan dua tindakan yang tidak saja saya anggap merugikan saya secara langsung, tapi juga merugikan konstituensi saya,” ujar Fahri di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Fahri menuturkan ketiganya telah melakukan tindakan yang tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga terindikasi melakukan perbuatan pidana. Menurutnya, ketiganya telah melanggar Undang-Undang tentang Partai Politik, saat berperan sebagai anggota Majelis Tahkim—yang memutuskan pemecatan Fahri—yang tak memiliki dasar hukum dalam pembentukannya.

Fahri mengaku telah mengkonfirmasi soal legalitas pembentukan majelis itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Permintaan pendaftaran majelis itu pertama kali dikoreksi dan yang kedua belum keluar pengesahannya hingga hari ini.

“Tidak ada dasar legal sama sekali,” ucapnya.

Selanjutnya, Fahri mengkhususkan aduannya kepada Sohibul. Ia menganggap kronologi pemecatan yang dibuat Sohibul penuh kebohongan.

Kronologi itulah yang kemudian dipublikasikan di situs resmi PKS dan disebarluaskan ke seluruh kader. “Di dalamnya penuh kebohongan, pencemaran nama baik, dan fitnah kepada saya,” tuturnya.

Laporan setebal 11 halaman untuk MKD tersebut disampaikan Fahri melalui Ketua DPR Ade Komaruddin. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU MD3 bahwa sesama anggota DPR yang ingin melapor ke MKD harus melalui pimpinan DPR.

Atas tuduhan memfitnah itu, Fahri pun mendesak ketiganya dipecat. “Cukup alasan bagi MKD untuk memberhentikan ketiga teradu dari anggota DPR,” ucapnya.

Legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat itu pun meyakini surat aduannya itu akan lolos verifikasi dan diproses MKD, terlepas dari posisi Surahman sebagai Ketua MKD. “Kalau Ketua MKD dilaporkan, dia harus jadi non-aktif,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Fahri telah dipecat dari keanggotaan PKS berdasarkan surat keputusan bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 pada 1 April 2016. Ia dipecat karena dianggap melanggar ketertiban partai. (tp/gbi)