Lawan Ciputra, Warga Gugat SP3 Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Waduk Sepat

oleh
Warga Lidah Kulon, Lakarsantri, Kota Surabaya, berbondong mendatangi PN Surabaya untuk melayangkan gugatan atas penghentian penyidikan perkara dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Wadul Sepat yang diklaim PT Ciputra sebagai tanah pekarangan. Warga menuntut Polda Jatim mencabut SP3 dan melanjutkan penanganan perkara hingga proses peradilan.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Puluhan warga melayangkan gugatan praperadilan atas Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dugaan pemalsuan data Akte Otentik Waduk Sepat ke Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (28/2). Warga menuntut Polda Jatim untuk mkencabut SP# dan melanjutkan penanganan perkara hingga persidangan.

Dalam gugatan itu, warga melampirkan Sertifikat Hak Guna Banguanan (SHGB) sesuai Data Fisik No. 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. SHGB tersebut sesuai surat ukur tertanggal 22-12-2010 No. 641/Lidah Kulon/2010 dengan luas waduk 59.857m2 (Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama PT Ciputra Surya, Tbk.

Gugatan warga ini terkait sengketa lahan Waduk Sepat yang diklaim PT Ciputra sebagai Tanah Pekarangan. Padahal kenyataanya Waduk Sepat sejak dari dulu hingga saat ini bukan Tanah Pekarangan, melainkan masih berupa Waduk.

Koordinator warga, Dian Purnomo menyayangkan jika Kepolisian Polda Jatim dengan adanya surat Penetapan Penghentian Penyidikan dengan No. S/Tap/71/V/2017/Ditreskrimum, bahwa laporan warga Waduk Pedukuhan Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri dianggap tidak terdapat unsur tindak pidana.

Dari gelar perkara itu, Pihak kepolisian Polda Jatim ‘mengindikasikan’ temuan tindak pidana baru yaitu pemalsuan surat yang ada di sertifikat HGB yang tertulis jika tanah itu oleh PT Ciputra Surya adalah Tanah Pekarangan. Padahal, hingga saat ini tanah seluas 59.857m2 berupa Waduk. Pemalsuan itu Sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHP.

“Adanya surat penetapan penghentian penyidikan itu, kami bersama warga Pedukuhan Sepat ajukan gugatan praperadilan untuk mendapatkan kembali Waduk Sepat” Ujar Korlap Aksi, Dian Purnomo

Sementara itu Kuasa Hukum warga Waduk Sepat, Wachid Habibulloh mengatakan jika sertifikat HGB milik PT Ciputra Surya adalah palsu.

Pada sertifikat HGB itu tanah 59.857m2 adalah tanah pekarangan. Padahal tanah seluas itu bukan berupa Tanah Pekarangan, melainkan tanah berupa Waduk.

“Isi keterangan Palsunya di sertifikat, ditulis Tanah Pekarangan. Tapi Faktanya Waduk” Ujar Kuasa Hukum Warga Sepat Surabaya, Wachid Habibulloh

Wachid menambahkan jika tanah itu berawal dari  Tukar Guling antara Tanah Pemkot dengan tanah milik PT. Ciputra Surya yang kini dijadikan Stadion Sepak Bola Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Tanah itu asalnya dari tukar guling, Tanahnya milik Pemkot ditukar dengan dengan Tanah Ciputra yang kini Stadiun GBT” Tambahnya

Perlu diketahui, Kasus Waduk Sepat berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan Tanah tersebut kepada PT. Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian obyek Tukar Guling antara Pemerintah Lota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk.

Tukar Guling ini sendiri merupakan bagian dari Pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan pasca Tukar Guling tersebut, wilayah Waduk Sepat dinyatakan sebagai “Tanah Pekarangan”. Padahal hingga kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai Waduk. (ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *