Legislator Demokrat Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK

oleh
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf bergegas masuk mobil dan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP, Selasa (26/6).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf enggan mengeluarkan sepatah kata pun usai menjalani pemeriksaan hampir 5 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Selasa (26/6). Legislator dari Partai Demokrat ini  menghindari cecaran pertanyaan dari awak media sembari bergegas memasuki mobilnya dan meninggalkan Gedung KPK sekitar pukul 15.21 WIB

Nurhayati yang didampingi seorang asisten pribadinya tak menjawab pertanyaan awak media dan langsung masuk menuju mobil pribadinya. Nurhayati diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus e-KTP. Kedua tersangka itu adalah keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan kolega Setya Novanto, Made Oka Masagung.

Terkait kasus e-KTP, Irvanto sempat mengaku bahwa ia pernah memberikan kepada Nurhayati. Menurut Irvanto dalam persidangan, uang yang ia serahkan kepada Nurhayati adalah sebesar 100 ribu USD.

Atas pernyataan tersebut, Nurhayati menganggap Irvanto sedang berhalusinasi. Ia menduga pernyataan Irvanto hanya untuk menjatuhkan namanya dan Demokrat. Sebab saat proyek e-KTP itu berjalan, ia masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR yang notabene bukan mitra dari Kemendagri untuk mengurusi proyek tersebut.

Ia mengaku tak mengenal Setya Novanto secara langsung, yang saat proyek dibahas menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. “Saya juga belum dan tidak mengenal Setya Novanto saat itu secara langsung. Hanya dengar-dengar namanya saja, tapi tidak mengenal Setya Novanto. Apalagi ponakannya Irvanto, saya tidak kenal,” kata Nurhayati dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (22/5).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK mengagendakan pemeriksaan untuk lima saksi dalam perkara e-KTP yakni anggota DPR 2009-2014 yakni Nurhayati Ali Asegaf, Marzuki Ali, Taufiq Efendi, Djamal Aziz Attamini, dan pengusaha Alexander W. Kelima orang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Sampai saat ini, berdasarkan informasi terakhir, tiga saksi sudah hadir dalam perkara ektp, yakni Nurhayati, Marzuki, dan Djamal Azis.

Febri mengatakan, KPK sudah memeriksa 115 saksi untuk perkara korupsi e-KTP. Ia pun menyatakan berkas Irvanto dan Made Oka Masagung segera dirampungkan sebelum masa penahanan berakhir.

“KPK sedang memfinalisasi pemberkasan dalam kasus ini, khususnya untuk tersangka IHP yg akan segera habis masa penahanan di awal Juli 2018 nanti sehingga nanti diharapkan segera akan ada tahapan baru dari penanganan kasus KTP Elektronik ini,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa.

Febri mengaku, 115 saksi terdiri atas anggota DPR-RI maupun mantan Anggota DPR-RI, mantan menteri dalam negeri, pejabat dan PNS Kemendagri, pegawai LKPP dan BPPT, pengurus DPD partai di jawa tengah, swasta, notaris/PPAT serta pihak terkait. KPK pun masih mengagendakan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara Irvanto dan Made Oka.

“Saksi-saksi lain masih terbuka kemungkinan diperiksa sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Dalam kasus ini, keponakan Setya Novanto, yakni Irvanto dan rekannya, Made Oka, diduga menjadi perantara jatah e-KTP untuk Novanto. Dalam vonis Novanto disebutkan, pemberian uang untuknya disamarkan dengan cara mengirimkan invoice (surat tagihan) kedua perusahaan dengan total pembayaran 7,3 juta dolar AS. Sehingga, transaksi uang seolah-olah adalah untuk pengeluaran perusahaan.

Uang tersebut lantas dikirim dan disebar ke rekening perusahaan Made Oka dan Irvanto. Keterlibatan Irvanto dan Made Oka bahkan sudah beberapa kali terungkap dalam proses persidangan.

Atas perbuatannya, Irvanto dan Made Oka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kun/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *