Legislator Gerindra Anggap Hukuman Kebiri Tak Bikin Jera

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengkritik hukuman kebiri kimia. Bentuk hukuman ini tertuang dalam Perppu yang baru diteken Presiden Jokowi kemarin dan akan dilayangkan ke DPR untuk disetujui.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengkritik hukuman kebiri kimia. Bentuk hukuman ini tertuang dalam Perppu yang baru diteken Presiden Jokowi kemarin dan akan dilayangkan ke DPR untuk disetujui.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat rupanya belum senada mendukung hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Hukuman yang dituangkan dalam peraturan pemerintah penggantian undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu dinilai tidak efektif untuk memberikan efek jera.

Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati mencontohkan kasus di sejumlah negara yang menerapkan hukuman tersebut, justru tingkat perkosaannya tetap tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan secara matang, dampak pelaksanaan hukuman tersebut.

“Dapat dilihat di riset kami terutama dari ICJR, dan ini menjadi perhatian bersama. (Hukuman) ini bisa jadi gegabah. Misalnya, (disusun) karena emosional dan reaktif akibat kasus yang belakangan mencuat itu,” kata Rahayu di Kompleks Parlemen, Kamis (26/5).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pelaksanaan hukuman kebiri kimia akan membutuhkan biaya besar. Sementara itu, dampak dari pelaksanaan hukuman itu hanya bersifat sementara.

“Jika masa hukumannya belum berakhir, maka harus dilakukan suntik kimia ulang,” ujarnya.

Di samping itu, pelaksanaan kebiri kimia dinilai tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pelaku paedofilia. Meski hasrat seksual mereka ditekan, keinginan mereka untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur tak bisa ditekan.

“Kan paedofil itu motifnya bukan seksual tapi kekuasaan dan dominasi. Kalau soal itu, hasrat seksualnya di-cut tidak akan memendamnya,” ujar Rahayu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken perppu, Rabu (25/5) kemarin. Perppu akan segera dikirimkan ke DPR. (Baca: Jokowi Teken Perppu Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual).

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai dan paedofil atau terhadap anak dibawah umur.

Rahayu berpendapat, akan jauh lebih baik jika hukuman sosial dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual. Hal itu dianggap lebih memberikan efek jera terhadap pelaku. Di samping itu, anggaran untuk kebiri kimia dapat dialihkan untuk merehabilitasi korban yang mengalami trauma. (kc/gbi)