Lima Tokoh Ini Dukung Amien Rais dalam Skandal Korupsi Alkes

Dari kiri: Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak jika Amien Rais disebut kecipratan duit korupsi pengadaan Alkes.

 

Terseretnya nama tokoh Muhammadiyah yang juga pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais dalam pusaran skandal korupsi pengadaan alat kesehatan mengundang pro kontra dari berbagai kalangan. Banyak yang mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti indikasi aliran dana korupsi ke Amien dari Soetrisno Bachir Foundation (SBF) sebanyak Rp 600 yang terungkap dalam persidangan terdakwa Siti Fadilah Supari .

Sebaliknya, tak sedikit pula yang memberi dukungan untuk Amien. Siapa saja mereka?

Berikut 5 tokoh yang pasang badan membela Amien Rais:

1. Zulkifli Hasan

Kritik keras terhadap KPK juga dilayangkan Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR itu terang-terangan menyebut munculnya nama Amien Rais oleh jaksa KPK sebagai pesanan atau orderan pihak lain.

“Saya tahu persis, pasti ini orderanlah. Jangan begitu dong. KPK kan lembaga yang selama ini legitimasinya kuat, kan harus adil. Adil itu kan adil secara publik, dirasakan. Yang ngasih uang saja, Mas Tris (Soetrisno Bachir), enggak bilang kok. Bagaimana lagi,” ujar Zulkifli di Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Menurutnya, Soetrisno dan Amien Rais sudah saling mengenal sejak tahun 1980. Soetrisno Bachir sudah sejak lama membantu orang, bukan hanya Amien Rais. “Mas Tris punya dana sosial, zakatnya dari macam-macam dikumpulkannya. Tidak hanya Pak Amien, ribuan orang dibantu,” ujarnya.

2. Din Syamsuddin

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai penyebutan nama Amien Rais oleh jaksa KPK di tuntutan dugaan koupsi alat kesehatan adalah upaya pembunuhan karakter.

“Tidak ada bukti dan fakta bahwa Ibu Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amien Rais. Juga mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah, padahal tidak ada kaitan. Sangat tidak etis,” kritik Din kepada KPK dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6).

Din menegaskan KPK harus bertanggung jawab atas ucapan tersebut. Sebab terhadap kasus-kasus lain KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi.

“Saya memang menengarai selama ini KPK terkesan tidak netral dalam menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi,” lanjut Din sambil menyebut kasus BLBI, Bank Century, hingga RS Sumber Waras.

 

3. Fadli Zon

Ketua DPR Fadli Zon tak kalah keras mengkritik KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan penyebutan nama Amien Rais oleh jaksa KPK sebagai politisasi.

“Itu adalah bagian dari politisasi. Terutama ditargetkan kepada mereka yang mempunyai suara kritis, yang mengkritisi pemerintah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

 Fadli menuding KPK tidak bebas dari kepentingan politik. Ia mencontohkan pada kasus dugaan korupsi reklamasi yang melibatkan Ahok atau kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras, KPK terbukti tidak menindaklanjuti.

“KPK tidak menindaklanjuti laporan BPK soal Sumber Waras, soal reklamasi juga kan tidak ada. Jadi dalam hal-hal tertentu, meski kita lihat pemberantasan korupsi paling efektif di tangan KPK, di sisi lain KPK juga tidak bebas dari kepentingan politik,” ujarnya.

4. Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, juga turut berkomentar atas disebutnya nama Amien Rais oleh jaksa KPK di persidangan. Hidayat menyebut masalah itu sebagai pembunuhan karakter Amien Rais.

“Apa yang diomongkan oleh jaksa di depan pengadilan itu menimbulkan bentuk dari pembunuhan karakter, bentuk penyebaran pencitraan yang negatif terhadap tokoh yang selama ini dikenal bersih, sebagai tokoh yang reformis, tokoh yang sangat tegas membela kepentingan umat Islam, dan tokoh yang kritis pada pemerintah,” kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Mestinya, kata Hidayat, jika penyelidikan terhadap keterlibatan Amien Rais dalam kasus itu belum dilakukan, maka tidak seharusnya informasi itu diungkap dan diketahui publik.

“Ketika kondisinya masalah hukum ini belum dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur hukum, kan semestinya orang itu namanya tidak dicemarkan dulu,” imbuhnya.

5. Idrus Marham

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mendesak agar KPK bekerja profesional dalam menindaklanjuti munculnya nama Amien Rais di persidangan korupsi alat kesehatan.

“Saya katakan bahwa KPK di dalam melaksanakan proses-proses hukum yang ada siapa pun harus didasarkan pada fakta,” kata Idrus usai berbuka puasa bersama dengan sejumlah pejabat negara di kediaman Setya Novanto, di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Menurut Idrus, disebutnya nama Amien Rais sudah dibantah oleh Soetrisno Bachir, sehingga tokoh reformasi itu tak ada urusan dengan korupsi alkes yang disebut jaksa KPK.

“Itu yang sudah ada penjelasan misalkan dari Soetrisno Bachir, tidak seperti itu. Ada penjelasan juga dari Ketum PAN, kita hargai penjelasan itu. Kan sudah ada semua (keterangan terkait Amien),” ujarnya. (gbi)