Liput Hearing BPJS, Sejumlah Wartawan Diusir

oleh
Sejumlah wartawan usai diusir dari ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sejumlah wartawan yang biasa mencari berita di gedung DPRD Kota Surabaya, diusir saat akan meliput hearing (dengar pendapat) antara Komisi D DPRD Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga kerjaan, Selasa (24/10/2017).

Rapat dengar pendapat yang digelar oleh setiap komisi DPRD Surabaya tersebut seyogyanya terbuka untuk umum, agar masyarakat mengetahui setiap rencana pemerintah kota serta pemakaian anggaran APBD.

Seperti biasa, sejumlah wartawan yang rutin melakukan kegiatan peliputan di lingkungan DPRD Surabaya berniat mengikuti rapat untuk dijadikan bahan berita.

Namun, tak seperti biasanya, kali ini baik pihak Bina Program maupun Komisi D DPRD surabaya tidak berkenan wartawan meliput kegiatan tersebut. Keberatan pertama kali dilontarkan oleh Kabag Bina Mitra Program Pemkot Surabaya, Dedi Wimbadi.

”Lho kok ada wartawan?,” ujar Kabag Bina Program Pemkot Surabaya, Dedi saat rapat dimulai.

Seakan ada sesuatu yang hendak disembunyikan terkait masalah BPJS, Keberatan Dedi tersebut diluluskan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana. Agustin meminta wartawan keluar saat pembahasan BPJS dan diminta untuk kembali usai pembahasan.

”Nanti saja wawancara dengan aku,” kata Agustin kepada salah satu wartawan.

Mengetahui ada ‘pengusiran’, beberapa wartawan lain ikut berusaha masuk ke ruangan. Namun, lagi-lagi mereka tidak diperkenankan masuk lantaran rapat digelar secara tertutup.

Indri, salah satu Jurnalis RRI Surabaya mengaku heran dengan sikap Komisi D yang tidak biasa ini. Indri mengaku menyesalkan sikap tidak transparan tersebut.

”Bagaimana masyarakat mengetahui kalau rapat untuk kepentingan mereka dilakukan tertutup, kita sebagai pewarta berhak untuk mendapatk informasi dalam pembahasan rapat tersebut. Ini seperti ada kesepakatan jahat terkait BPJS” keluh Indri.

Merasa penassran, beberapa wartawan lainnya ingin membuktikan kebenaran yang disampaikan Indri. Alhasil, kebenaran informasi itu sama dengan apa yang dialami Indri itu. Beberapa wartawanpun akhirnya menggerutu dengan sikap para pejabat publik itu.

”Ini kan sidang rakyat, masyarakat berhak tau informasi apapun yang terkait dengan kebijakan dan APBD dan itu sudah diatur dalam undang – undang,” tambah Bambang salah satu jurnalis online tersebut. (bmb/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *