Loyalis Novanto Hambat Pergantian Ketum

oleh
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid merupakan salah satu elit yang berdiri di depan membentengi Ketum Setya Novanto.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid merupakan salah satu elit yang berdiri di depan membentengi Ketum Setya Novanto dari desakan mundur.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Desakan Pleno DPP Partai Golkar untuk mengganti ketua umum terganjal gerbong pendukung Setya Novanto yang terkesan menghambat. Barisan loyalis Novanto berdalih suksesi pergantian ketum harus menunggu evaluasi hasil kajian tim terkait pengaruh skandal e-KTP terhadap elektabilitas dan citra Golkar.

“Karena kami belum tahu apa keputusan ketua umum sesuai dengan rekomendasi dari rapat pleno,” ujar Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Nurdin menyatakan, jika hasil evaluasi nanti menunjukkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto tidak berdampak signifikan terhadap citra partai, maka jabatannya sebagai ketum tetap lanjut. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan soal kandidat pengganti Novanto di internal partai.

“Tapi, kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif, ya kami harus konsolidasi,” kata Nurdin.

Padahal Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya sudah memastikan bahwa hasil kajian tim internal partai menyatakan bahwa elektabilitas Golkar mengalami penurunan akibat skandal e-KTP.

Yorrys menegaskan, saat ini Partai Golkar harus bisa mengembalikan elektabilitas yang turun akibat Novanto tersangkut dalam dugaan korupsi e-KTP. Sehingga menggantikan Novanto tidak bisa menunggu waktu mengingat di depan ada dua hajatan besar, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

“KTP-el sudah jadi konsumsi publik, baik luar atau di dalam. Caranya gimana untuk bisa menyetop. Tidak mungkin ini kalian (media) dari waktu ke waktu setiap bertemu pengurus Golkar selalu ada pertanyaan. Caranya gimana. Ya menggantikan. Kalau sudah digantikan orang baru, maka ini akan hilang,” ujarnya.

Menurut Yorrys, pergantian Novanto dari posisi ketua umum tidak perlu menunggu kasus hukum dari e-KTP selesai. “Sekarang ini yang perlu dibangun adalah menyelamatkan elektabilitas Partai Golkar ke depan. Ini proses politik, tidak bisa menunggu proses hukum.,” tegasnya.

Yorrys juga yakin apabila Novanto diganti dengan kader lain. Maka citra dan elektabilitas Partai Golkar akan bisa kembali terangkat. Sehingga tidak apa pilihan lain dalam menyelamatkan partai dengan mengganti posisi Setya Novanto dari ketua umum.

“Kalau digantikan dengan orang lain, masalah akan hilang,” pungkasnya. (jap/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *