Luhut Ingatkan Anies, Pembatalan Reklamasi akan Tuai Gugatan

oleh
Menko Bidan Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan jajarannya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kanan) soal ancaman gugatan dari pengembang jika memaksa membatalkan reklamasi Teluk Jakarta.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tidak membatalkan reklamasi Teluk Jakarta yang sudah sesuai aturan. Jika terus memaksa mpembatalan moratorium reklamasi, maka Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bisa digugat kalangan pengusaha.

Menurut Luhut, keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D dan G.

Tetapi Luhut mempersilahkan apabila Gubernur DKI ingin menunaikan janji kampanyenya untuk membatalkan reklamasi sepanjang keputusan itu sesuai aturan.

“Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya, ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja,” kata Luhut, Selasa (17/10).

Terkait regulasi ini, Deputi tiga Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin memberi peringatan keras. Ia menyebut, Anies bisa berurusan dengan pengembang bila tetap kukuh menolak pembangunan pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta. (Baca: Prabowo Minta Anies-Sandi Perhatikan Kepentingan Pengusaha, Reklamasi Teluk Jakarta Sulit Terwujud).

“Ya itu terserah dia (Anies) kita tidak ada urusan. Kalau dia menolak yang gugat paling pengembang,” kata Ridwan di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (17/10).

Jika digugat, Ridwan melanjutkan, Anies dapat dituntut untuk mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan pengembang. Investasi itu disebut Ridwan bukan jumlah yang sedikit.

“Nanti diminta ganti, uang besar banget itu, saya sih lihat saja. Kalau tidak setuju coba tunjukkan kajiannya, jangan bicara saja,” katanya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengingatkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengenai risiko yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu jika tetap menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Semasa kampanye, Anies Baswedan memang kerap menyatakan bakal menolak pembangunan pulau reklamasi. Dia juga pernah mewacanakan mengubah peruntukan sejumlah pulau reklamasi yang saat ini telah berdiri, menjadi ruang hiburan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kemenko bidang Kemaritiman menjadi pihak yang mendukung berlanjutnya proyek tersebut. Kamis (5/10) lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah resmi mencabut moratorium reklamasi 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta. (ant/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *