Mahar Politik La Nyalla, Wapres Bentengi Prabowo

oleh
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) saling sapa hormat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) saling sapa hormat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menampik tuduhan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Matalitti terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait mahar politik untuk mendapatkan tiket sebagai bakal calon kepala daerah. Kalla mengklaim, saat mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI ke Prabowo, baik dirinya maupun Anies tak pernah diminta menyetor sejumlah uang  politik  sebagai syarat mendapatkan rekomendasi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu mengaku bahwa Prabowo meminta uang Rp 40 miliar kepadanya agar dicalonkan di Pilkada Jawa Timur 2018.

“Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan (Pilkada DKI Jakarta) ke Pak Prabowo langsung ajaditerima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/1).

Apalagi, Kalla mengingatkan mahar politik jelas dilarang dalam UU. “Di UU tidak boleh ada money politics. Di UU sudah ada (larangan) tidak boleh ada terjadi money politics,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.

Meski demikian, Kalla tak menampik bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk bertarung dalam pilkada memang tak murah.

“Ada yang mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi. Itu memang akibatnya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal,” tuturnya.

Kalla melanjutkan, meski dia tidak dimintai mahar ketika mendukung Anies, ia tidak menampik adanya permintaan uang politik ketika seseorang hendak maju dalam pemilihan umum. Dan, biasanya, berdampak ke proses-proses perizinan di daerah ketika calon terkait terpilih.

“Jadinya dibebankan ke situ (perizinan). Pada ujungnya terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi,” ujarnya.

Heboh seputar mahar politik yang disyaratkan Prabowo Subianto dan Gerindra mencuat dari nyanyian Ketua Kadin Jatim La Nyalla Matalitti yang berniat maju sebagai calon Gubernur Jatim. La Nyalla Mattalitti mengklaim dimintai uang oleh Prabowo apabila ingin didukung dalam pilkada Jawa Timur.

Awalnya, ia dimintai Rp 40 miliar. Belakangan, Nyalla semakin berani membeber harga tiket maju sebagai cagub Jatim yang diajukan  Gerindra lewat Ketua DPD Jatim Supriyanto di kisaran Rp 150 miliar hingga 170  miliar.

Dari nilai itu, La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar yang diserahkan kepada Supriyanto. Ia juga diminta mencairkan cek senilai Rp 70 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra terkait pencalonan di Pilkada Jawa Timur 2018.

Tak lama setelah La Nyalla mempermasalahkan mahar politik, satu per satu politisi mengomentari tuduhan La Nyalla. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga dari Gerindra, mengatakan La Nyalla salah menafsirkan maksud Prabowo. Menurut dia, Prabowo hanya menanyakan apakah La Nyalla memiliki modal untuk maju dalam pilkada karena berpolitik memang tak murah.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, kalaupun ada permintaan uang, hal itu bukan untuk Prabowo pribadi tapi untuk kepentingan La Nyalla sendiri. Misalnya, untuk logistik dan kampanye. (tpi/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *