Mahar Politik Pilkada Jadi Cara Parpol Bangun Lumbung Dana Bagi Pilpres 2019

oleh
Ilustrasi tumpukan uang.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Istilah mahar politik terus mendengung mengiringi ajang Pilkada serentak tahun 2018 ini. Ternyata, mahar politik ini merupakan salah satu cara partai politik (Parpol) untuk membangun lumbung dana demi biaya politik dalam ajang yang lebih besar lagi di tahun 2019 mendatang: Pilpres dan Pileg.

Fenomena mahar politik di ajang Pilkada serentak sebagai lumbung dana biaya politik Pilpres 2019 itu diungkap oleh Indonesia Corruption Watch ( ICW) dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

“Pengakuan (mahar politik) ini membuat perhelatan Pilkada serentak di 171 daerah memanas bahkan sejak tahap pencalonan,” kata Koordinator ICW, Donal Fariz Nasution.

ICW mencatat, untuk Pilkada 2018 sudah ada beberapa kasus mahar politik yang muncul ke publik.

Di Pilkada Jatim, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra.

Di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku dimintai uang Rp 10 Miliar oleh oknum di Partai Golkar saat masih dipimpin Setya Novanto.

Di Pilkada Cirebon, Brigjen (pol) Siswandi mengaku gagal dicalonkan oleh PKS karena diminta mahar.

Terakhir, terjadi konflik di internal Partai Hanura yang salah satunya disebabkan karena persoalan mahar politik.

(Baca Juga: Partai Hanura Porak Poranda Dihantam Bola Salju Mahar Politik)

Donal mengungkapkan, kasus tersebut hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan. Namun, ia meyakini bahwa masih banyak kasus lain.

“Kasus mahar ini seperti gunung es. Tampak kecil di permukaan, tapi sangat besar di bawah permukaan,” ucap Donal.

ICW menilai, sempitnya rentang waktu antara Pilkada dengan Pilpres dan Pileg menjadi pemicu tingginya kasus mahar politik ini.

“Jeda hari penyelenggaraan Pilkada dengan Pemilu 2019 hanya 38 hari. Itu menunjukkan tidak ada waktu lagi Parpol menghimpun dana Pemilu,” kata Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina.

ICW pun menduga, Pilkada 2018 menjadi sarana bagi Parpol untuk mencari dana Pemilu 2019. Pilkada hanya menjadi ajang transaksional antara Parpol dan sumber dana.

“Kami khawatir kontestasi Pilkada 2018 diperjual-belikan untuk mendanai pileg dari sumber ilegal,” tutur Almas.

Mahar politik yang belakangan terungkap lewat pengakuan sejumlah pihak juga disebut lebih tinggi nilainya dari kontestasi yang sebelumnya.
ICW pun meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti berbagai dugaan mahar politik yang terjadi. Apalagi, saat ini sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pilkada.

Calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara Parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan oknum di parpol yang menerima imbalan bisa dipidana.(kcm/dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *