Marvel City Gugat Pemkot ke PN Surabaya

No comment 378 views
Ketus Komisi C DPRD Surabsya, Syaifudin Zuhri saat melakukan Sidak ke Marvel City.

Ketus Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri saat melakukan Sidak ke Marvel City. Dalam Inspeksi Mendadak waktu itu juga diikuti dengan penempelan segek oleh Satpol PP.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Manajemen Marvel City mengajukan gugatan perdata ke Pemerintah Kota Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait status kepemilikan lahan eigendom seluas 1500 m2 di jalan Ngagel.

Legal Hukum Marvel City, Edi Purbowo menuturkan, alasan pihaknya mengajukan gugatan untuk meminta kejelasan status tanah yang diakui milik pemerintah kota itu.

“Kalau memang ini milik Pemkot kita sewa, tapi sampai sejauh ini kami meragukan ini punya pemkot,” ujar Edi, Selasa (1/11/2016).

Edi Purbowo menyebutkan, dasar pemkot mengklaim tanah di Jalan Ngagel tersebut sangat minim. Dimana pemerintah kota hanya mengacu pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada).

“Alas haknya Pemkot sangat minim, termasuk juga di kepolisian. Kalau dari pihak Marvel memastikan ini tanah negara igendom 1304,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menampik jika lahan tersebut milik Marvel. Karena lahan itu sudah dikuasai lebih dari 20 tahun lebih, Edi mengaku bisa meminta alas hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kalau ijin dari BPN sudah turun kita ganti rugi pada negara, bukan kita ganti rugi ke pemkot,” tegas Edi.

Edi menjelaskan, bukti yang dimiliki pemerintah kota selama ini hanya mengacu pada Simbada bukan di letter C. Padahal Simbada adalah catatan untuk mereka sendiri bukan alas hak kepemilikan dan itu perlu dibuktikan di pengadilan.

“Kita tidak papa kalau sewa dipemkot kalau sudah ada keputusan pengadilan, ” paparnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang ada, tanah igendom 1304 seluas 1500 m2 yang diklaim milik pemkot Surabaya telah tercatat di Simbada. Dimana tanah tersebut menjadi satu sertifikat HGB yang dimiliki oleh PT Assa Land (Marvel City) yang diterbitkan oleh BPN tahun 1985.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Surabaya berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pencaplokan aset pemerintah kota oleh Marvel City.

Anggota Komisi C, M. Machmud mengatakan, langkah pembentukan dilakukan, karena pelanggaran yang dilakukan pengelola mall terlihat jelas, dengan menggunakan aset pemerintah kota berupa jalan raya untuk aarea parkir, pusat perbekanjaan dan jembatan.

”Yang jelas disitu gak boleh untuk kepentingan mall,” tegasnya.

Ia menengarai, ada permaianan antara pihak tertentu dengan Marvel City. Mahmud mendesak, pemerihntah kota membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan pemerintah kota.

“Jika perlu mall tersebut di tutup,” tandas Machmud waktu itu. (bmb/gbi)