Masa Jabatan Hakim Konstitusi Diusulkan 10 Tahun Seumur Hidup

mahkamah konstitusiGLOBALINDO.CO, JEMBER – Untuk menjaga profesionalitas dan independensi hakim konstitusi, muncul usulan masa jabatan hakim konstitusi diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Perpanjangan masa jabatan ini pun tidak bisa diperpanjang dan dan berlaku sekali dalam seumur hidup setiap individu hakim konstitusi.

“Ini dapat lebih menjamin kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan wewenangnya ketimbang model masa jabatan hakim konstitusi saat ini,” kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), FH Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, Rabu (25/5/2016).

Usulan ini merupakan hasil Forum Lokakarya Nasional ‘Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya’. Lokakarya digelar di Jember, Jawa Timur pada akhir pekan lalu.

Hadir dalam forum tersebut puluhan dosen hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Mataram, Universitas Trunojoyo, Universitas Airlangga, Universitas Tarumanegara, Universitas Muhammadiyah Jember dan tuan rumah yaitu Universitas Jember. Forum yang digelar empat hari itu juga diikuti oleh Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat dan hakim konstitusi Aswanto.

“Best practices di beberapa negara telah menerapkan masa jabatan hakim konstitusi untuk satu periode dengan masa jabatan antara 9 sampai dengan 12 tahun, sesudahnya tidak dapat diajukan kembali. Ini seperti yang telah dipraktikkan di banyak negara seperti Rusia, Jerman, Italia, Afrika Selatan, Spanyol, dan lain-lain. Untuk itu sebaiknya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia hanya untuk 1 periode masa jabatan dengan masa jabatan 9-12 Tahun,” papar Bayu.

Selain itu, lokakarya juga menghasilkan usulan keterwakilan perempuan dalam majelis konstitusi. Dari sembilan hakim konstitusi yang ada, harus diberikan ruang untuk keterwakilan perempuan. Namun soal persentasenya, forum tersebut belum menemukan titik temu, apakah harus 30 persen seperti di DPR atau tidak ditegaskan berapa persentasenya.

“Berkaitan dengan seleksi hakim konstitusi maka tata cara seleksi hakim konstitusi harus ditentukan aturan yang baku bagi masing-masing lembaga negara (Pemerintah, DPR, MA),” ucap Bayu.

Hal ini dimaksudkan setiap lembaga negara tersebut menggunakan kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel. Salah satu aturan baku tersebut adalah setiap lembaga negara yang berhak mengajukan calon hakim konstitusi harus membentuk panitia seleksi (pansel) untuk membantu proses seleksi calon hakim konstitusi, di mana pansel terdiri atas unsur mantan hakim MK, akademisi, tokoh masyarakat.

“Selain itu semua lembaga negara yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan diri/mendaftar menjadi hakim konstitusi,” ujar Bayu yang membacakan salah satu butir rekomendasi tersebut.

Usulan di atas akan menjadi bahan materi revisi UU MK. Selain itu, forum juga mengusulkan dibentuknya UU Hukum Acara MK untuk memberikan kepastian hukum. Selama ini, hukum acara di MK diatur dalam Peraturan MK.

“Pengaturan mengenai hukum acara MK yang selama ini masih tersebar dalam Peraturan MK harus diatur ke dalam UU untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu dibuat UU tersendiri tentang hukum acara MK. Juga diakomodir putusan MK yang berdimensi hukum acara MK,” kata Bayu yang juga sebagai panitia penyelenggara.(dtc/ziz)