Melalui Video Call, Risma Jelaskan Kendala Pemberian Bantuan Untuk Siswa SMA dan SMK di Surabaya

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi pengajar di sekolah kebangsaan yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini akhirnya angkat suara terkait boleh tidaknya pemerintah kota memberikan bantuan bagi pendidikan siswa siswi SMA dan SMK di kota pahlawan. Melalui video call, Risma memberikan penjelasan kepada para wartawan.

Melalui layar yang dipasang di salah satu ruangan Bagian Humas, Walikota memaparkan kendala pemberian bantuan. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun sebelumnya Pemkot Surabaya memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK.

Namun, setelah undang-undang mengamanatkan pengelolaan di bawah pemerintah provinsi, Pemkot Surabaya tak bisa lagi memberlakukan pendidikan gratis. Larangan itu tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Bukanya tidak berani. Kenapa kita berjuang mati-matian? karena kita sudah tahu resiko itu,” ujar Tri Rismaharini melalui teleconference, Senin (6/11/2017).

Risma menegaskan, pemerintah kota tidak bisa memaksakan untuk memberikan bantuan karena tak memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Jika sampai memaksakan, dia khawatir justru akan menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Risma bahkan menantang diberikan dasar yang kuat supaya diriya bisa memberikan bantuan itu. Mengingat yang melarang itu adalah undang-undang bukan lagi Peraturan Pemerintah (Perpu) maupun Kemendagri.

“Jangan kemudian policy diberikan ke saya, terus saya masuk penjara, itu tidak adil untuk saya” tegas Risma.

Risma mengaku sudah menganalisa persoalan ini jauh sebelum sidang Mahkamah Konstitusi. Berbagai cara telah ditempuhnya agar pendidikan di Surabaya untuk SMA dan SMK bisa kembali gratis seperti semula.

“Kita sampai minta diskresi ke Kemendagri. Karena memang sudah tidak ada celah dalam aturan,” imbuh walikota sarat prestasi ini.

Menurut Risma, langkah terakhir yang diminta pemerintah kota adalah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim. Seperti diketahui, saat ini pendidikan menengah ke atas merupakan wewenang dari propinsi.

“Kita juga sudah ke propinsi,” cetusnya.

Sementara Asisten I Sekkota Surabaya, Yayuk Eko Agustin menambahkan, sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan kalau pemerintah daerah hanya mengelola pendidikan dasar, PUD dan pendidikan nonformal.

Yayuk menuturkan Pemkot Surabaya sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jatim tanggal 22/02/2017/ soal data siswa SMA/SMK yang sekarang jumlahnya mencapai 11.824 siswa. Jawaban dari propinsi melalui surat ke walikota tanggal 11/08/2017 sudah menyiapkan diri untuk pembebasan biaya sekolah dengan melakukan validasi ulang.

“Surat itu ditandatangi langsung oleh gubernur,” ujar Yayuk.

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya ingin agar anggaran sebesar Rp 28 M digunakan untuk membantu 11 ribu siswa SMA/SMK miskin dimasukkan dalam anggaran APBD 2018. Ketua DPRD Kota Surabaya Ir.Armuji mengatakan, dirinya kerap menerima keluhan warga soalnya tidak adanya biaya pendidikan gratis.

Untuk mekanisme penyaluran bantuan, Armuji menyarankan disalurkan ke pihak sekolah melalui rekening. Menurutnya, uang dari APBD tidak sepenuhnya membantu biaya sekolah SMA/SMK melainkan hanya membantu sekitar 50 persen.

“Misalnya biaya sekolah Rp 300 ribu akan dibantu Rp 200 ribu kan lumayan,” kata Armuji waktu itu. (bmb/gbi)