Menaker Tetapkan Kenaikan UMP 2017 8,25%, Gubernur Membangkang Bisa Dinonaktifkan

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menetapkan kenaikan UMP Buruh 2017 sebesar 8,25 persen. Bagi gubernur yang tidak mengikuti standar kenaikan UMP tersebut akan dikenai sanksi.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menetapkan kenaikan UMP Buruh 2017 sebesar 8,25 persen. Bagi gubernur yang tidak mengikuti standar kenaikan UMP tersebut akan dikenai sanksi.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan memberikan sanksi teguran hingga meminta Menteri Dalam Negeri menonaktifkan gubernur yang tidak mengikuti besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) nasional tahun 2017 sebesar 8,25%.

Menurut Menteri Hanif, angka kenaikan UMP tersebut sudah berdasar inflasi nasional 3,07% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,18%. Ia meminta Gubernur se-Indonesia mengumumkan kenaikan UMP serentak pada 1 November 2016 dan berlaku sejak 1 Januari 2017.

”Yang tidak mengikuti standar kenaikan itu akan diberi sanksi awal berupa teguran tertulis,” kata Menaker Hanif Dhakiri dalam Rakornas UMP 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Sanksi ini sudah merujuk pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri. Jika dua kali berturut-turut tidak mempedulikan teguran tertulis, kata Hanif, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada Mendagri agar menonaktifkan gubernur yang bersangkutan.

“Apabila teguran tertulis telah disampaikan dua kali secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan atau Wakilnya diberhentikan sementara tiga bulan,” jelas Hanif

Setelah menjalani masa pemberhentian sementara dan tetap tidak melaksanakan program strategis nasional maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Selanjutnya apabila Kepala Daerah dan atau Wakilnya telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan atau Wakilnya,” ujar Hanif. (dt/gbi)