Menangkan Gugatan Reklamasi Pulau G, Nelayan Sujud Syukur

PTUN Jakarta akhirnya membatalkan izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKi Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

PTUN Jakarta akhirnya membatalkan izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Masyarakat nelayan di Pulau G, bisa bernafas lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan mereka melawan PT Muara Wisesa Samudra.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Adhi Budi Sulistyo meminta agar Gubernur DKI Jakarta selaku tergugat mencabut Surat Keputusan 2238/2014 tentang pemberian izin reklamasi pada PT Muara Wisesa Samudera.

“Gugatan dikabulkan, mencabut izin reklamasi kepada PT Muara Wisesa Samudera,” kata Hakim Ketua Adhi Budi Sulistyo di PTUN Jakarta, Selasa (31/5).

Menurut Adhi, berdasarkan pertimbangan, reklamasi tidak memiliki aspek kepentingan umum. Reklamasi juga akan berdampak buruk pada ekosistem laut di Pulau G. Selain itu, tidak ada pula analisis dampak lingkungan yang melibatkan para nelayan.

Hakim Adhi pun memerintahkan pada tergugat untuk mencabut SK tersebut. Sebab, pihak tergugat tidak mencantumkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penerbitan izin reklamasi.

Bukan hanya itu, tidak adanya rencana zonasi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007 juga menjadi penyebab tidak sah izin tersebut. Selain itu penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkunhan (Amdal) juga dinilai tidak partisipatif dan justru merusak lingkungan.

“Menyatakan tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi dan banyak dampak lingkungan sosial ekonomi yang mengganggu objek vital,” katanya.

Mendengar putusan hakim, para pengunjung yang terdiri dari nelayan Teluk Jakarta dan aktivis langsung berteriak histeris. Mereka pun bersorak menyambut putusan hakim tersebut.

“Allahu Akbar,” teriak mereka. Seorang nelayan langsung berlari ke depan meja majelis hakim dan melakukan sujud sebagai ungkapan syukurnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak tergugat langsung keluar dari ruangan sidang tanpa memberikan keterangan apapun.

Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menuturkan dirinya telah yakin sejak awal akan memenangkan gugatan ini. Menurutnya, dikabulkannya gugatan ini menandakan bahwa tidak boleh ada lagi aktivitas reklamasi sampai ada kekuatan hukum tetap. Martin pun mencanangkan hari ini sebagai hari bersejarah karena menjadi momentum anti reklamasi nasional.

“Semua kegiatan berarti harus di-stop. Tidak boleh ada lagi aktivitas reklamasi sampai ada kekuatan hukum tetap,” tutur Martin.

Martin menilai tak ada alasan pembenaran bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berencana tetap melanjutkan reklamasi meski kalah dalam gugatan ini. Sebelumnya Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan bahwa reklamasi akan terus berlanjut. Namun pengelolaannya akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bukan pihak swasta lagi.

“Walaupun izin diterbitkan lagi untuk BUMD ya tidak bisa, tetap sama saja. Reklamasi ini sudah bertentangan dan tidak dibutuhkan masyarakat pesisir. Jadi ” ucapnya.

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Kuat Wibisono mengatakan kemenangan ini adalah untuk rakyat dan nelayan.

Kuat mengatakan mulai besok, seharusnya sudah tidak ada pembangunan lagi di Pulau G. Ia menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyalahi berbagai aturan dalam proyek reklamasi khususnya Pulau G yang menjadi objek gugatan. Selain itu dalam proyek reklamasi tidak dicantumkan pula rencana pengelolaan wilayah pesisir.

Menurut Kuat, para nelayan telah berjuang menolak reklamasi sekitar 9 bulan. Ia mengatakan sejak awal telah optimistis bahwa gugatan izin reklamasi Pulau G akan menang di pengadilan.

“Alhamdulillah PTUN mengambil keputusan bahwa hak nelayan kecil dihargai,” ujarnya. (tp/gbi)