Mendagri Persilahkan KPK Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah

oleh
Para kepala daerah yang berencana gagal maju Pilkada 2018 karena keburu ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari kiri, Bupati Ngada, marinus Sae, Bupati Jombang Nyno Suharli, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Wali Kota Tegal Mashita.

GLOBALINDO.CO, YOGYAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak sependapat dengan menteri lain yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda publikasi calon kepala daerah yang terindikasi terlibat kasus korupsi dan akan menjadi tersangka. Mengingat besarnya antusias publik yang ingin mengetahui para calon tersangka korupsi yang tengah berlomba di pilkada 2018, Tjahjo mempersilahkan KPK mengumumkan mereka sesuai rencana.

Tjahjo Kumolo mengatakan setiap instansi penegak hukum memiliki prosedur tetap (protap) yang harus dihormati.

“Kepolisian dan Kejaksaan memang punya kebijakan untuk menunda (pengumuman calon tersangka). Tapi KPK kan tidak, ya, tidak bisa dipaksa,” ujar Tjahjo di sela menghadiri simposium Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di Yogyakarta, Selasa (13/3).

Seperti diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan pengumuman tersangka calon kepala daerah itu akan dilakukan pekan ini. (Baca: Ketua KPK: 90 Persen Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi).

Namun rencana itu mendapat protes dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Menkopolhukam meminta agar KPK menunda pengumuman itu karena khawatir mengganggu jalannya pilkada serentak.

Menurut Tjahjo, tiap lembaga sudah berjalan dengan standar operasional prosedur (SOP)  sehingga tidak bisa asal diintervensi.  “Tidak bisa satu lembaga mengintervensi lembaga lain karena sudah punya SOP masing-masing,” ujarnya.

Walau demikian, Tjahjo memaklumi imbauan  Menkopolhukan agar KPK menunda pengumuman calon tersangka. Namun, ujar Tjahjo, bukan berarti KPK harus mengikuti. “(Usulan penundaan dari Menkopolhukam) itu kan sifatnya imbauan saja,” ujarnya.

Tjahjo mengaku lebih mendorong agar pilkada serentak  bebas politik uang, ujaran kebencian dan mempertentangkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). “Fokus kami pemilu ini jadi pesta demokrasi yang bermatabat,” ujar Tjahjo. (tp/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *