Miris, 12 Rumah Sakit Jadi Pelanggan Vaksin Palsu, 37 Fasilitas Kesehatan Beli Vaksin Illegal

oleh

ilustrasi vaksinGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kondisi miris terjadi pada pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam penggunaan vaksin bagi anak.

Direktur Tindak Pidana Ekononi Khusus Mabes Polri, Kombes Pol Agung Setya memastikan, ada 12 rumah sakit yang menjadi pelangganan vaksin palsu. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap 18 tersangka yang sudah ditahan.

“Kami identifikasi ada 12 rumah sakit di Pulau Jawa dan Sumatera yang sedang kami dalami,” kata Agung saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Sayangnya, Agung enggan menyebutkan secara spesifik daerah yang menjadi lokasi 12 rumah sakit tersebut. Ia juga bungkam saat diminta mengungkap nama-nama rumah sakit yang diduga berlangganan vaksin palsu.

“Kami harapkan tim Satgas bisa maksimal dengan tukar menukar info sehingga langkahnya lebih cepat. Karena kami memerlukan fakta yang riil dari proses penyebaran vaksin palsu seperti apa,” kata Agung.

Untuk diketahui, distribusi vaksin palsu ini menyebar di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Banten, Medan, Aceh, dan Padang.

Selain 12 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang baru diketahui berlangganan vaksin palsu yakni dua klinik, dua apotek, dan satu toko obat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek menyebut ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang membeli vaksin dari distributor tak resmi (illegal). Data ini didapat dari penyelidikan BPOM di 9 Provinsi di Indonesia.

“Dari badan POM diambil 37 dari 9 provinsi yang membeli vaksin bukan dari yang resmi. Itu yang diselidiki dan sudah diberikan ke Bereskrim,” kata Nila di gedung Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2016).

Meski sudah mengantongi jumlah fasyankes tersebut, Nila menyebut hal tersebut masih dugaan. Tidak berarti semua fasyankes tersebut pasti membeli vaksin palsu.

“Itu belum tentu semuanya, tapi ini yang dicurigai,” ungkap Nila.

Ke-37 fasyankes belum bisa dipublikasikan karena masih bersifat dugaan. Nila menegaskan, fasyankes itu akan diberikan sanksi berupa teguran jika terbukti bersalah. Namun dia mengaku tetap akan menilai sampai sejauh mana kelalaian yang dilakukan.

“Kita berikan satu teguran, kita lihat kesalahannya sampai mana. Apa itu dari oknum atau dari manajemennya. Kalau oknum, itu kan berarti kelalaian mengawasi, bukan dari pihak rumah sakitnya,” urai Nila.(kcm/dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *