Mulai 30 April, Pemerintah Blokir Simcard Prabayar yang Gunakan NIK dan KK Orang Lain

oleh
Tata cara registrasi & registrasi ulang nomor SimCard pengguna telepon seluler yang disosialisasikan Kemenkominfo.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mulai 30 April ini pemerintah memastikan bakal memblokir simcard (kartu telepon) prabayar yang didaftarkan dengan mengunakan NIK dan KK orang lain secara tanpa hak.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut, seluruh operator telekomunikasi seluler akan menon-aktifkan atau memblokir total seluruh layanan voice (telepon), SMS, dan data, bagi nomor-nomor kartu prabayar yang diregistrasi secara tidak sah tersebut.

“Sebelum melakukan pemblokiran para operator seluler melakukan pemberitahuan melalui SMS atau media lainnya kepada nomor tersebut,” ujar Ketua Umum ATSI, Merza Fachys, Jumat (20/4/2018).

(Baca Juga: Pengusaha Konter Pulsa se-Indonesia Demo Protes Kebijakan Kemenkominfo)

ATSI menyebut jika pemblokiran semua kartu yang teregistrasi tidak wajar akan mulai diberlakukan pada 30 April 2018. Merza mengimbau masyarakat agar tetap melakukan registrasi kartu prabayar dengan benar sesuai NIK dan KK miliknya, baik untuk kartu prabayar baru maupun yang telah digunakan.

“Masyarakat jangan bersedia menerima kartu prabayar baru, yang dinyatakan dapat langsung dipakai tanpa harus registrasi”, imbuhnya.

Jika mendapati hal demikian, masyarakat diminta untuk segera melapor ke operator bersangkutan, melalui call centre (pusat layanan) atau gerai resmi operator.

Selanjutnya, operator akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mekanisme pemblokiran yang berlaku. Sebelumnya, dilaporkan bahwa terjadi penyimpangan registrasi, di mana 1 NIK digunakan untuk mendaftar ratusan ribu hingga jutaan nomor. Registrasi yang tidak sah tersebut tak hanya terjadi di satu operator saja, namun hampir di semua operator seluler.

Lebih lanjut, Merza menjelaskan bahwa ATSI telah melakukan pertemuan koordinasi dengan para petinggi operator seluler. Mereka sepakat untuk mendukung proses registrasi dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketetapan BRTI terkait Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

ATSI menambahkan, pihaknya juga akan ketat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan semua pelaku pada jaringan distribusi dan penjualan kartu seluler. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan NIK dan KK, demi menghindari penyalahgunaan pihak-pihak tak bertanggungjawab.(kcm/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *