Munaslub Resmi Kukuhkan Airlangga Hartarto Sebagai Ketua Umum Golkar

oleh
Airlangga Hartarto dikukuhkan jadi Ketum Golkar.
Airlangga Hartarto dikukuhkan jadi Ketum Golkar.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Ajang musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Parta Golkar secara resmi mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto. Seluruh peserta Munaslub sepakat mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketum definitif.

“Apakah semuanya dapat disetujui bahwa Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar?” kata Ketua Sidang Munaslub Golkar, Dedi Mulyadi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Teriakan setuju menggema dari seluruh peserta. Dedi juga meminta persetujuan bahwa Airlangga berhak merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan Golkar dibantu 5 orang.

“Kewenangan Pak Airlangga untuk revitalisasi dan restrukturisasi Golkar dan dibantu 5 orang lainnya, apakah setuju?” kata Dedi dan disetujui peserta Munaslub.

(Baca Juga: Munaslub Golkar Pertimbangkan Masa Jabatan Airlangga hingga 2022)

Masa jabatan Airlangga juga dibahas. Peserta sepakat masa jabatan Airlangga sampai 2019 dan diperpanjang lagi melalui rapimnas.

“Masa bakti 2019 dan diperpanjang, setuju? Ketum diberikan kewenangan penyempurnaan dalam aturan peralihan,” lanjut Dedi dan juga disepakati peserta.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menegaskan kembali soal grup atau faksi di lingkup internal partai yang sempat disinggung Jokowi. Dia menegaskan saat ini Golkar tak punya faksi.

“Sejak hari ini, kita tak punya kelompok. Yang ada Munas bulat untuk hadapi Pemilu,” tegas Airlangga.

Airlangga juga memastikan Munaslub bulat mendukungnya sebagai Ketum pengganti Setya Novanto secara aklamasi. Setiap elemen di Golkar menyatakan dukungan terhadap dirinya.

“Munas Luar Biasa Golkar selesai dengan putusan pertama usulan dan penetapan Ketum Golkar dan ini telah didukung, calonkan, dan dipilih oleh seluruh, baik dari provinsi, kabupaten/kota, ormas dirikan dan mendirikan. Seratus persen hak suara,” ucap dia.

Airlangga juga menyerahkan kepada Jokowi terkait rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian. Menurutnya, itu adalah hak Presiden untuk memutuskan Airlangga mundur atau sebaliknya.

“Amanat Presiden, saya wajib menjalankan amanat tersebut dan tentu hal lain akan kami laporkan ke Presiden,” tutupnya.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *