Musnahkan 64 Juta Ayam, Pokphand dan Japfa hanya Didenda Rp 25 M

Dimusnahkan: Puluhan juta ekor ayam indukan dan bibit diafkir dini (dimusnahkan) oleh dua perusahaan raksasa unggas yang menjalankan praktik kartel, PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Sanksinya, dua perusahaan ini didenda Rp 25 miliar.

Kartel Unggas: PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk didenda Rp 25 miliar karena memusnahkan (afkir dini) puluhan juta ekor ayam indukan  (PS) dan bibit (DOC).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Dua perusahaan raksasa pangan unggas, PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk harus membayar denda Rp 25 miliar. Sanksi ini lantaran dua perusahaan ini menjalankan praktik kartel bisnis unggas dengan melakukan afkir dini (pemusnahan) jutaan ayam indukan dan bibit.

Sanksi ini diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi menemukan, sebanyak dua juta ekor ayam jenis pedaging atau indukan (parent stok/PS) yang diafkir dini (dimusnahkan).

Satu juta ekor PS bisa menghasilkan 32 juta ekor anak ayam (Day Old Chick /DOC). Jadi, total 64 juta ekor DOC yang tidak dipasok ke pasaran karena afkir dini.

”Ini menyebabkan kerugian peternak mandiri sampai Rp 224 miliar pada tahun lalu. Ini lumayan besar,” kata Ketua KPPU M Syarkawi Rauf saat pembacaan putusan di kantor KPPU, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut Syarkawi, akibat tingkah curang kartel bisnis unggas ini, peternak ayam mandiri menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan pasokan DOC. Pasokan tersebut hanya diberikan kepada peternak mitra para perusahaan-perusahaan yang melakukan kartel.

Ia mengatakan dua perusahaan itu seharusnya dijatuhi denda lebih besar lagi. Pasalnya, keuntungan yang mereka dapat dari praktik afkir dini tersebut lebih besar ketimbang denda yang dikenakan.

“Namun, denda maksimal dalam UU hanya Rp 25 miliar. Padahal, market share mereka menguasai lebih dari 70% industri unggas nasional,” tukas Syarkawi.

Dimusnahkan: Puluhan juta ekor ayam ini dimusnahkan (afkir dini) oleh PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk menguasai pasar.

Dimusnahkan: Puluhan juta ekor ayam ini dimusnahkan (afkir dini) oleh PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk (CPI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk menguasai pasar.

Syarkawi mengaku akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk memberikan rekomendasi terkait industri perunggasan. Pihaknya berharap DPR dan pemerintah mau merevisi UU No 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

“Permainan kartel dan konglomerasi perunggasan bisa mematikan peternak mandiri yang selama ini memasok ayam potong ke pasar tradisional,” tandasnya.

KPPU juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk membuat regulasi yang jelas tentang perunggasan. Sebagaimana diketahui, kasus afkir dini PS dianggap sah oleh para pelaku usaha karena ada Surat Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian yang meminta afkir dini PS sebanyak 6 juta ekor.

“Kita juga akan buat rekomendasi ke Kementerian Perdagangan untuk menyederhanakan rantai distribusi. Dari mulai peternak hingga ke konsumen, panjangnya luar biasa dan harga jauh berbeda. Di peternak Rp 10 ribu per ekor, di konsumen Rp 40 ribu-Rp 45 ribu per ekor. Melalui Presiden, kita akan minta Kemendag sederhanakan itu,” jelas Syarkawi.

Sebelumnya 12 perusahaan pembibitan ayam terbukti melakukan praktik kartel karena telah bersepakat dalam menentukan jumlah ayam jenis PS yang diafkir dini (dimusnahkan). Karena itu, 11 dari 12 perusahaan itu dikenakan denda mencapai Rp 119,7 miliar yang harus dibayarkan ke kas negara

Adapun kedua belas perusahaan tersebut, antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (CPI), PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT Malindo Feedmill, Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo Jaya. Namun, PT Expravet Nasuba tidak dikenakan denda karena telah melakukan afkir dini sebagai langkah korporasi sebelum terjadi pertemuan. (bes/gbi)