Nama Ganjar Cs Hilang dari Surat Dakwaan Novanto, Ini Alasan KPK

by
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kiri) dan mantan Anggota Banggar DPR 2009-2014, Olly Dondokambey (kanan) adalah dua orang di antara sederet nama politisi PDIP yang namanya tidak dicantumkan dalam surat dakwaan Setya Novanto,
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kiri) dan mantan Anggota Banggar DPR 2009-2014, Olly Dondokambey (kanan) adalah dua orang di antara sederet nama politisi PDIP yang namanya tidak dicantumkan dalam surat dakwaan Setya Novanto,

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Publik mempertanyakan hilangnya nama sejumlah nama politisi PDI Perjuangan dalam surat dakwaan jaksa terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Komisi Pemberantasan Korupsi berdalih, tidak bisa sembarangan mencatut nama pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam surat dakwaan.

“KPK bekerja atas hukum, hukum pembuktian, penyebutan nama memerlukan kehati-hatian, ” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat dikofirmasi, Jumat (15/12).

Sederet nama politisi PDIP yang sebelumnya disebut-sebut terlibat skandal korupsi e-KTP dan beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi, namun namanya tidak ada dalam surat dakwaan di antaranya mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; serta dua Anggota Badan Anggaran (BAnggar) DPR periode 2009-2014, Yasonna H Laoly (sekarang Menteri Hukum Dan HAM, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

Menurutnya, KPK senantiasa berupaya fokus pada kasus agar proses hukum berjalan cepat guna memiliki kecukupan bukti dan proses peradilannya. Saut melanjutkan, lembaganya memerlukan waktu untuk mengungkap peran dari nama-nama yang hilang dalam dakwaan Novanto.

Penyidik, lanjut Saut, juga harus mengumpulkan kecukupan bukti yang kuat terhadap semua yang menjadi fakta persidangan. “Dan dalam beberapa hal ada kalanya memerlukan waktu pula,” ujarnya.

Adapun, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah beralasan, hilangnya tiga nama politisi PDIP karena KPK fokus membuktikan keterlibatan Novanto dalam megaproyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

“Tentu saat ini kita fokus membuktikan dan lebih menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto,” terang Febri. Menurutnya, konstruksi hukum dalam kasus korupsi KTP-el ini masih tetap sama.

“Kalau yang dipersoalkan adalah anggota DPR itu kami buat dalam satu cluster terpisah yang disebutkan dugaan penerimaan oleh sejumlah anggota DPR dengan jumlah yang spesifik di dakwaan, jadi sebenarnya itu sudah dituangkan terkait dengan fokusnya ke mana,” tutu Febri. (rep/nad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *