Nama Menristek Dicatut, Hak Suara 35% di Pilrek Rawan Disalahgunakan

Pimpinan KPK, Agus Rahardjo (tengah) didampingi dua wakilnya,  Laode Muhammad Syarif (kanan) dan Saut Situmorang menerangkan kerawanan korupsi dalam pemilihan rektor PTN.

Pimpinan KPK, Agus Rahardjo (tengah) didampingi dua wakilnya, Laode Muhammad Syarif (kanan) dan Saut Situmorang menerangkan kerawanan korupsi dalam pemilihan rektor PTN.

GLOBALINDO.CO, YOGYAKARTA – Indikasi korupsi dalam pemilihan resktor di perguruan tinggi negeri menyeret nama Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M Nasir. Nama mantan Rektor Unversitas Gajah Mada itu dicatut untuk menyuap pemegang hak suara dalam Pilrek di PTN tertentu.

“Itu salah satu info yang kami terima,” jawab Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif kepada wartawan usai penutupan Anticorruption Summit 2016 di Hotel Sahid Rich, Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakata (DIY), Rabu (26/10).

Pilrek di PTN mana yang dimaksud pelapor? Syarif tak mau menjelaskan lebih detil. Ia hanya membocorkan bahwa laporan ini terkait pemilihan rektor yang terbaru.

“Ini yang (pilrektor) baru-baru,” ucap Syarif.

Menurut Syarif, ada celah korupsi dalam mekanisme pilrek PTN yang rawan dimanfaatkan kandidat atau tim suksesnya. Mekanisme yang dimaksud adalah hak suara menteri yang besar yakni 35% pada pilrek.

“Itu potensi, kerawanan korupsi. Kami dapat laporan itu (suara menteri) diberikan ke satu orang dan satu orang itu bisa saja yang terpilih selisihnya tidak signifikan,” kata Syarif.

Meskipun ia yakin Menristek Dikti M Nasir tidak akan menyalahgunakan hak suaranya yang besar. Tetapi, kata Syarief, potensi itu tetap bisa disalahgunakan kandidat rektor.

“Tetap saja ini potensi korupsi,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi soal pencatutan namanya dan potensi penyalahgunaan mekanisme tersebut, Menristekdikti M Nasir  mengaku kaget. Ia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan  Ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan kerawanan penyimpangan yang terjadi di pilrek PTN.

“Saya sudah minta penjelasan kepada Ketua KPK. Terus terang saya ingin terbuka. Tak boleh ada permainan. Ini harus terbuka. Yang minta untuk ketemu dan mohon dijelaskan,” kata M Nasir di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). (Baca: KPK Bidik Kasus Suap Pemilihan Rektor di 7 PTN Indonesia).

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini berjanji dalam pilrek PTN mendatang, pihaknya akan melibatkan Komisi Aparatur Negara dan KPK untuk melakukan pengawasan.

“Supaya kita ingin clear. Saya tidak pernah berpikir akan jadi masalah. Kalau memang ini tidak transparan, kita harus membuat ini transparan supaya betul-betul pemilihan rektor itu harus clear and clean,” ujarn Nasir. (dt/gbi)