Nama-nama Penting Ini Disebut Nazaruddin Kecipratan Aliran Duit e-KTP

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin usai diperiksa KPK, Selasa (19/10) malam, menyebut sejumlah nama yang diakui menerima aliran duit proyek e-KTP di Kemendagri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin usai diperiksa KPK, Selasa (19/10) malam, menyebut sejumlah nama yang diakui menerima aliran duit proyek e-KTP di Kemendagri.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI, Muhammad Nazaruddin tak berhenti berkicau tentang para pihak yang diduga kuat ikut menikmati aliran dana haram dari proyek e-KTP. Selain bekas Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi,  Nazaruddin kembali menyebut mantan ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Ja’far Hafsah dan pejabat Kementerian Keuangan, juga kecipratan duit negara yang ditaksir bocor Rp 2 triliun dalam megaproyek di Kemendagri itu.

“Ja’far Hafsah (mantan Ketua Fraksi Demokrat di MPR RI), ya banyak semuanya itu. Ke Mendagri, ke Dirjennya, ke Kemenkeu. Yang jelas banyak pihak,” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi pengadaan KT elektronik (e-KTP) di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/).

Nazar yakin, KPK akan mampu menangkap semua aktor dan sutradara dalam penyelewengan dana proyek berbiaya Rp 6 triliun tersebut. “Ya yang pasti, e-KTP ini kita percayakan saja pada KPK,” ujar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Hari ini penyidik KPK pun telah memanggil mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo sebagai saksi dalam kasus ini. Tetapi yang bersangkutan urung hadir karena surat panggilannya tidak diterima. (Baca: Korupsi e-KTP, KPK Panggil Gubernur BI).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka yaitu eks Dirjen Dukcapil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Saat proyek itu, Irman juga menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo pernah menyampaikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek itu mencapai Rp 2 triliun. Perhitungan itu berdasarkan perhitungan BPKP dari total nilai anggaran proyek sebesar Rp 6 triliun. (dt/gbi)