Nasdem Gerogoti Elektabilitas Jokowi

No comment 65 views

Presiden Jokow saat berbicara di acara Partai Nasdem.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Partai Nasdem dinilai melakukan penggerogotan pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui para kadernya yang ditempatkan di pemerintahan. Salah satu buktinya ialah pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo.

Penilaian ini dilontarkan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris.

“Keinginan Jaksa Agung itu akan menjatuhkan Jokowi. Karena akan muncul tuduhan publik bahwa Jokowi tak sungguh-sungguh punya komitmen untuk memberantas korupsi,” kata Haris di kantor DPP Nasdem, Jakarta, kemarin.

Menurut Haris, akan sangat berbahaya jika kemudian Jokowi tidak tegas mengambil sikap atas pernyataan Jaksa Agung dengan segera.

(Baca Juga: Jaksa Agung Ingin Ambil Alih Kuasa Penuntutan KPK)

“Saya pikir bahaya. Kesangsian kepada komitmen Jokowi akan menguat. Itu tidak menguntungkan Jokowi pada 2019,” kata Haris.

Karena itu, menurut Haris, Jokowi harus segera mengambil sikap. Paling tidak, Jokowi perlu mengkonfirmasi maksud pernyataan Jaksa Agung itu.

“Karena itu penting sekali Presiden minta konfirmasi. Kalau enggak ada respons ya dicopot saja. Saya kira layak dilengserkan sebagai Jaksa Agung,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM Prasetyo justru menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada Korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya membuat gaduh.

Pihak Istana Kepresidenan memastikan pernyataan Jaksa Agung itu tak mencerminkan sikap Presiden Jokowi.

“Tidak ada keinginan dari presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.(kcm/ziz)