Nazaruddin Beber Kronologi Bancakan Uang e-KTP, Begini Rincinya

oleh
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin meminta jaksa penuntut KPK menjerat Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin membeberkan secara rinci kronologi aksi bancakan uang proyek e-KTP. Kronologi itu dibeberkan saat Nazaruddin menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017).

Nazaruddin mengakui bahwa persetujuan anggaran proyek e-KTP dibahas di ruang Fraksi Partai Demokrat.

“Jadi pada 2009, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Pak Ignatius dan Bu Mustokoweni menghadap ke Mas Anas selaku Ketua Fraksi, mereka menceritakan proyek e-KTP butuh anggaran Rp 6 triliun lebih,” kata Nazaruddin.

(Baca: Ganjar Pranowo Akui Adanya Bagi-bagi Duit Proyek e-KTP)

Menurut Nazar, proyek e-KTP sebenarnya sudah dibahas di Komisi II DPR. Namun, anggaran proyek tersebut diatur untuk menggunakan dana APBN perubahan 2010 dan ingin dibuat program multiyears atau tahun jamak.

Menurut Nazar, karena anggaran yang dibutuhkan jumlahnya fantastis, harus ada dukungan fraksi yang paling besar di DPR.

Dalam pertemuan di ruang Fraksi Demokrat, Ignatius Mulyono dan Mustokoweni menjelaskan akan ada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang akan mengawal anggaran.

“Besoknya Andi dibawa ke ruang Fraksi Demokrat di lantai 9. Andi jelaskan bahwa dia sudah lama bekerja dengan Kemendagri, dia yakinkan Mas Anas bahwa dia sanggup untuk melaksanakan proyek, asal ada anggarannya,” kata Nazar.

Menurut Nazar, pada akhirnya Anas Urbaningrum sepakat untuk mendukung persetujuan anggaran proyek e-KTP.

Anas meminta agar anggota Fraksi Demokrat yang bertugas di Badan Anggaran DPR RI untuk menyetujui anggaran e-KTP.

“Anas memerintahkan supaya program e-KTP didikung dicari pembahasannya. Setelah disepakati, nanti akan dikomunikasikan ke semua pimpinan Banggar,” kata Nazaruddin.

“Kami dari Demokrat yang usulkan supaya proyek e-KTP jalan,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin juga mengaku tahu banyak soal proyek e-KTP mulai dari pembahasan rencana dan penganggaran. Meski saat itu Nazaruddin ditempatkan di Komisi III DPR, bukan Komisi II yang menangani proyek itu.

Nazaruddin bahkan mengetahui ada coret-coretan soal pembagian uang ke Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI.

“Ingat ada daftar coret-coretan?” tanya Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017).

“Ada catatan Mustokoweni,” kata Nazar.

Mustokoweni merupakan anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Banggar. Dalam catatan itu, ada perbedaan pembagian sesuai jabatannya.

Nazar mengatakan, kesepakatannya, ke pimpinan Banggar diserahkan tiga persen hingga empat persen dari anggaran proyek e-KTP. Selebihnya diberikan ke Komisi II.

“Yang di coret-coretan itu Banggar dapat 500.000 dollar. Ketua Banggar 250.000 dollar,” kata Nazar.

Ketua Banggar saat itu adalah Melchias Marcus Mekeng. Sementara itu, untuk pimpinan Komisi II masing-masing mendapatkan 200.000 dollar AS.

Sedangkan anggotanya mendapat jatah 150.000 dollar AS.

Ketua Kelompok Fraksi mendapatkan bagian, namun Nazar tak menyebut besarannya.

Pembagian uang dilakukan di ruang kerja Mustokoweni di DPR. Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, untuk memuluskan penganggaran.

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Nazaruddin juga menyebut adanya komitmen Anas dengan pengusaha Andi Narogong yang nilainya mencapai Rp 500 miliar untuk mengawal anggaran e-KTP di DPR.

“Waktu itu Mas Anas ada keperluan untuk maju jadi ketua umum, ada komitmen sekian persen dengan Andi. Waktu itu Rp 500 miliar rupiah, tapi ada juga dikasih pakai dolar. Awalnya Rp 20 miliar dikasih,” kata Nazaruddin.

Duit tahap awal yakni Rp 20 miliar itu menurut Nazar digunakan Anas untuk kongres Demokrat. Anas saat itu maju menjadi ketum Demokrat lewat kongres.

“Saya serahkan kepada staf saya di fraksi, saudara Eva untuk bayar hotel, buat acara pertemuan, habis Rp 20 miliar,” sebutnya.

Selain duit Rp 20 miliar, ada juga penerimaan duit oleh Anas dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS). Penerimaan duit ini diketahui Nazar saat ikut dengan Anas bertemu Andi Narogong, pengusaha yang mengawal anggaran e-KTP di DPR.

“Ada dikasih bulan itu dekat akhir 2010 ada 3 juta dolar,” sebutnya.

Selain Anas, Nazar menyebut sejumlah anggota DPR yang ikut menerima duit e-KTP. “Mirwan Amir ada terima 1 juta dolar, 500 ribu (dolar) diserahkan ke fraksi, 500 ribunya dibawa Mirwan Amir,” sebutnya.

Dalam surat dakwaan eks pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran e-KTP senilai Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5% akan dipergunakan sebesar 51% atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 akan dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek

Sisanya sebesar 49% atau sejumlah Rp2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada pejabat Kemdagri, anggota komisi II, Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11% atau sejumlah Rp574.200.000.000, termasuk alokasi untuk Anas Urbaningrum dan Nazaruddin sebesar 11% atau sejumlah Rp 574.200.000.000.(kcm/dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *