NIK dan KK Rawan Disalahgunakan, Perlu UU Perlindungan Data Penduduk

oleh
Jumlah NIK dan KK penduduk yang sudah diregistrasi untuk kartu prabayar.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kecurigaan penyalahgunaan data pribadi penduduk yang dicuri dari NIK dan KK yang didaftarkan melalui registrasi kartu seluler prabayar patut diselidiki lebih jauh. Pasalnya, melalui dua pegangan data itu, oknum tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah menyalahgunakan identitas sesorang secara detail.

Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto menilai registrasi kartu SIM prabayar menghimpun terlalu banyak data pribadi. Meski tampaknya hanya NIK dan nomor KK, tetapi dari situ ada beberapa penggalan informasi lain.

“NIK dan KK itu dapat keping-keping informasi yang kalau disatukan bisa mengidentifikasi seseorang,” kata Damar di sela-sela diskusi soal UU Perlindungan Data Pribadi, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (13/3).

Damar menjelaskan, NIK seseorang memberikan informasi kode provinsi, kode kota/kabupaten, kode kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor komputerisasi. Artinya, NIK bisa menjelaskan usia dan asal seseorang.

Selanjutnya, KK memberikan informasi yang lebih lengkap dan personal, mencakup data anggota keluarga lain, seperti nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, hingga ke status perkawinan. Informasi kependudukan yang bisa didapat dari sebuah NIK.

“Ibaratnya seperti kepingan-kepingan lego yang nggak berbentuk, lalu kalau disusun bakal ada identitasnya,” demikian analogi yang disampaikan Damar.

Secara keseluruhan, Damar mengatakan registrasi kartu SIM prabayar ini menghimpun informasi detail dari KK, NIK, serta ipv4/6 yang merupakan serangkaian nomor identitas di setiap perangkat, semacam pengenal individual yang unik.

“Data yang dikumpulkan ini membentuk profil. Tolong pemerintah perjelas lagi peruntukan data ini untuk apa saja? Kenapa harus pakai KK? Sudahkah ada uji keamanan? Bagaimana penanggulangan atas penyalahgunaan?,” kata Damar mempertanyakan.

Ia menganggap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi semakin penting untuk segera disahkan. Ia juga merekomendasikan beberapa aspek perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

“Selain tujuan untuk membentuk single national identity, harus diperhatikan pula beberapa aspek. Misalnya aspek keamanan data , aspek mitigasi, dan aspek perlindungan,” ujarnya.

Pada aspek keamanan data, pemerintah harus memerhatikan praktik pengambilan data masyarakat oleh pihak jasa keuangan dan pihak telekomunikasi. Pada aspek mitigasi, pemerintah harus menjelaskan, apa bentuk penanganan bila terjadi leak atau security breach.

Terakhir, dalam aspek perlindungan, pemerintah hatus tahu dan memberi tahu apa saja bentuk perlindungan data sensitif.

Namun dalam berbagai kesempatan, Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, pemerintah menjamin data masyarakat tak bakal bocor.  Pasalnya data masyarakat tak pernah dipegang Kominfo atau operator telekomunikasi, melainkan langsung masuk ke Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk validasi identitas pelanggan kartu SIM prabayar. (kc/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *