Novanto Ditahan dan Dipindahkan ke RSCM

No comment 44 views

Setya Novanto didampingi istrinya, Deisti Astriani Tagor dan petugas medis dipindahkan ke RSCM, Jakarta atas permintaan KPK. Sat ini, Novanto telah berstatus tahanan KPK.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP itu dibawa pengawasan KPK dan dipindahkan perawatannya ke RSCM Jakarta, Jumat (17/11).

Pemindahan Novanto ini guna menjalani CT Scan pasca mengalami kecelakaan Kamis (16/11) malam.  Sebelum memindahkan, tim penyidik dan dokter KPK yang melakukan pengecekan Novanto di RS Medika Permata Hijau sudah mendiskusikan kondisi Novanto.

“Yang bersangkutan dibawa ke RSCM,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (17/11).

Dikonfimasi dari beberapa sumber, status Novanto tak hanya dipindahkan ke RSCM, tapi sudah menjadi tahanan KPK. KPK disebut telah mengeluarkan surat penahanan Novanto hari ini.

Pejabat internal KPK saat dikonfirmasi, mengakui Novanto sudah berstatus tahanan. Namun, dibantarkan atau ditangguhkan karena kepentingan medis.

“Surat penahanan diterbitkan hari ini, tapi dibantar untuk dirawat,” kata Pejabat tesebut di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunandi, mengakui kliennya telah berstatus tahanan. Surat penahanan KPK, katanya, diterbitkan saat Novanto akan di pindahkan ke RSCM.

“Tentu hal itu sebagai hak yang tidak mengenakkan, bagaimana bisa Pak Novanto yang belum pernah diperiksa sama sekali sebagai tersangka kemudian ditahan. Saya tanya di mana wewenang undang-undang yang diberikan kepada KPK untuk menahan seseorang yang belum pernah diperiksa apalagi dalam kondisi sakit parah,” ujar Friedrich.

Atas tindakan yang dianggap tidak mengenakkan itu Friedrich dan keluarga sepakat untuk tidak menandatangani surat perintah penahanan itu. Friedrich juga mengaku tidak diberi surat itu sehingga  tidak sempat membacanya.

“Intinya kan saya tanya tunjukkan wewenang KPK untuk menahan itu bila mereka masih anggap UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai satu-satunya hukum acara pidana di Indonesia. Kalau memang ada saya akan berikan jempol, karena luar biasa menangkap orang tanpa pernah diperiksa terlebih dahulu, seperti surat dari malaikat” ungkapnya. (vin/nad)