Novanto Sebut Penetapan Tersangka Tak Sesuai KUHAP, Ini Komentar KPK

oleh
Sidang praperadilan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, Rabu (20/9) dengan agenda pembacaan materi permohonan tersangka.
Sidang praperadilan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, Rabu (20/9) dengan agenda pembacaan materi permohonan tersangka.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi tak terpengaruh dengan penolakan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto yang diajukan dalam materi gugatan  praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9) karena memiliki cukup bukti kuat untuk menjerat ketua Umum Partai Golkar itu. KPK akan menjawab gugatan tersebut pada Jumat (22/9).

“Jawaban yang lengkap akan kami sampaikan pada Jumat mendatang. Prinsipnya, kami berkeyakinan ada bukti permulaan,” kata Setiadi, seusai menghadiri sidang praperadilan Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon di PN Jaksel, hari ini.

Setiadi menyatakan, yang akan diperiksa pada persidangan praperadilan Novanto diharapkan mematuhi ketentuan yang ada.Menurutnya, hal itu berdasar Peraturan MA Nomor 4/2016 yang intinya menyebutkan bahwa sidang praperadilan yang akan digelar tidak mengatur atau memeriksa perkara atau bukti materil tapi menguji terhadap bukti formil.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut apakah dalam permohonan praperadilan Setya Novanto itu sudah masuk materi atau belum. “Saya tidak bisa menyampaikan hari ini karena nanti akan saya sampaikan pada Jumat lengkapnya. Apakah itu memasuki area pokok perkara atau bukti materil atau tidak,” ucap Setiadi.

Pihaknya juga  menyinggung  adanya kesalahan dalam surat permohonan praperadilan Setya Novanto itu ada sebagaian yang salah. (Baca: Praperadilan, Kubu Setya Novanto Tuding KPK Salahi KUHAP).

“Kami baca di halaman 20 yang mengatakan pemohon minta dikeluarkan dari tahanan. Kami kan belum melakukan proses penahanan terhadap pemohon. Tahanan yang mana? Kami hanya berikan “tanda” saja ini sudah memasuki hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta,” kata Setiadi.

Sidang praperadilan Novanto yang dipimpin hakim Cepi Iskandar itu akan dilanjutkan pada Jumat (22/9) dengan agenda jawaban dari KPK. KPK telah menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik pada 17 Juli 2017. (ant/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *