Nuraini : Saya Punya Bukti Kuat Kepemilikan Lahan Grand City Mall

Nuraini menolak usulan Komisi B DPRD Surabaya, agar masalah sengketa tanah Gubeng Pojok 48-50 diselesaikan lewat jalur musyawarah.

Nuraini menolak usulan Komisi B DPRD Surabaya, agar masalah sengketa tanah Gubeng Pojok 48-50 diselesaikan lewat jalur musyawarah.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Saran anggota Komisi B DPRD Surabaya agar masalah sengketa lahan di Gubeng Pojok nomor 48-50 diselesaikan lewat jalur musyawarah ditolak oleh Hj Nuraini.

Nuraini bersikukuh menuntut hak milik orang tuanya, Muhammad bin Ahmad Al Maghrabi tanah yang diduga diserobot PT. Hardaya Widya Graha selaku pemilik Grand City Mall.

“Sekarang waktunya saya mengamuk. Saya hanya ingin hak saya. Saya tidak mau dibeli atau diganti dengan apapun,” ujae Nuraini, Selasa (25/10/2016).

Nuraini menegaskan, dirinya memiliki bukti yang cukup kuat atas lahan tersebut. Ia memiliki Verbonding Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Petok D.

Namun, ia juga mengaku heran karena nomor surat di Petok D sama dengan sertifikat tanah yang dikuasai pihak ketiga. Padahal dia tidak pernah menjual, menghibahkan maupun mewakafkan lahan itu.

Menurut Nuraini, untuk mensertifikatkan tanah yang sekarang menjadi pusat perbelanjaan tersebut sebenarnya harus ada bukti kepemilikan yang dipegangnya.

“Kalau mau jadi sertifikatkan harus ada alas haknya. Dan, alas hak itu ya ada pada saya,” jelasnya.

Nuraini menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan haknya. Selain melaporkan dugaan penyerobotan tanah ke Polrestabes Surabaya di tahun 2009, ia juga sudah melapor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ombudsment dan pengadilan.

“Kalau ada yang ngomong bukti surat kepemilikan saya bodong, kenapa banyak orang yang mau membelinya,” sergahnya.

Nuraini menceritakan lepasnya hak milik keluarganya ke pihka ketiga. Menurutnya, awalnya tanah yang dimiliki sejak tahun 1960-an itu, hanya dipinjam TNI AL.

Lambat laun aset lahan tersebut akhirnya menjadi markas TNI AL, hingga akhirnya dipindah tangankanatau ruislagh ke PT Singo Barong Kencana, anak perusahaan dari Maspion Grup tanpa sepengetahuan pemiliknya Muhammad Bin Ahmad Al Maghrabi.

“Sertifikat dari Singo Barong atas nama saya. Saya baru tahu tanah diserobot ketika mau bayar pajak pada 1994. Orang tua saya ditolak katanya sudah ada yang bayar,” Tutur Nuraini.

Juru bicara Nuraini, Pitrus Harianto menambahkan, BPN tidak melakukan prosedur semestinya dalam kasus sengketa lahan di Gubeng Pojok nomor 48-50. Mulai proses pengukuran tanah ahli waris tidak pernah dilibatkan.

“Sesuai anjuran BPN RI, harus dilakukan pengukuran ulang. Tapi BPN mengabaikannya,” pungkas Pitrus. (bmb/gbi)