Operator Keluhkan Registrasi SIM Card, Banyak Pelanggan Tak Hafal Nomor KK

oleh
Tata cara registrasi & registrasi ulang nomor SimCard pengguna telepon seluler yang disosialisasikan Kemenkominfo.
Tata cara registrasi & registrasi ulang nomor SimCard pengguna telepon seluler yang disosialisasikan Kemenkominfo.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sejumlah operator masih mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pengguna telepon seluler untuk mendaftarkan ulang kartu SIMnya (SIM CARD).  Alasannya, kewajiban memasukkan nomor kartu keluarga menjadi kendala bagi pelanggan untuk registrasi.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan, banyak pelanggan yang tidak hafal nomor KK merupakan satu hal spesifik yang membuat proses registrasi tersendat. Sejauh ini Telkomsel jadi operator yang paling banyak memverifikasi kartu SIM dengan angka 23,3 juta NIK.

“Cukup banyak orang tidak hapal KK (Kartu Keularga) karena itu bukan sesuatu yang dibawa-maka, makanya tidak hafal,” kata Ririek di Jakarta, Senin (23/10). Selain itu, faktor sosialisasi juga masih jadi kendala besar bagi pelanggan mereka untuk meregistrasikan kartu SIM.

Dengan total pelanggan 178 juta, Telkomsel tak punya waktu terlalu banyak untuk memigrasikan pelanggan mereka yang sebanyak itu. Pemerintah memberi tenggat kepada masyarakat agar meregistrasi ulang kartu SIM mereka hingga 28 Februari 2018.

“Kita coba semaksimal mungkin, kita lihat nanti,” ucap Ririek.

Pada 11 Oktober silam, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri menggandeng operator telekomunikasi untuk melakukan validasi nomor SIM menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Data bertanggal 10 Oktober 2017 dari Dukcapil menunjukkan sudah ada lebih dari 36,5 juta NIK yang diverifikasi oleh operator.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diubah menjadi Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017, masyarakat diminta meregistrasi ulang data pribadi ke operator sesuai identitas yang sebenarnya. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 31 Oktober 2017 hingga paling lambat 28 Februari 2018.

Bila pelanggan tak menuruti kebijakan ini, pemerintah dan operator akan mencabut layanan dasar seluler secara bertahap mulai dari panggilan keluar, panggilan masuk, SMS, sampai internet. (cni/jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *