OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan 15 Orang

oleh
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap KPK bersama 14 orang lain terkait sejumlah kasus korupsi APBD Nganjuk., Rabu (25/10).
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap KPK bersama 14 orang lain terkait sejumlah kasus korupsi APBD Nganjuk., Rabu (25/10).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 15 orang dalam operasi senyap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Rabu (25/10). Ke-15 orang itu diamankan di Nganjuk dan Jakarta.

“Jadi benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK di salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Sampai saat ini informasi yang kita terima ada sekitar 15 orang yang diamankan di Nganjuk dan Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/10).

Namun, Febri masih enggan merinci siapa saja yang ditangkap di dua lokasi tersebut. Demikian pula soal jumlah duit yang ikut diamankan dalam OTT.

Febri hanya mengungkapkan, penangkapan ini dilakukan lantaran para pihak tersebut diduga melakukan tindak pidana suap yang terjadi di Nganjuk dan berlanjut di Jakarta. Terkait modus dan latar belakang suap, Febri masih menunggu konfirmasi resmi dari tim di lapangan dan pimpinan KPK.

“Diamankan uang dalam bentuk mata uang rupiah, tentu terkait dengan kewenangan yang bersangkutan sebagai kepala daerah,” katanya.

Sebagian para pihak yang ditangkap termasuk Taufiqurrahman sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak ini.

“Kami tentu akan menggunakan semaksimal mungkin waktu sekitar 24 jam maksimal setelah proses OTT ini dilakukan sekitar siang hari ini,” katanya.

Diketahui, KPK sempat menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka pada 6 Desember 2016 lalu. Saat itu, Taufiqurrahman yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018 diduga terlibat dalam kasus di lima proyek yang terjadi pada 2009.

Proyek-proyek itu yakni pembangunan Jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Namun, status tersangka Taufiqurrahman gugur setelah gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK pun melimpahkan kasus Taufiqurrahman itu ke Kejaksaan Agung yang pertama kali menangani kasus ini.

“Dulu KPK memang pernah menangani juga, tapi tidak bisa diselesaikan. Kasus itu dilimpahkan berdasarkan perintah dari hakim praperadilan,” katanya. (Baca: Setelah Menang Praperadilan, Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK).

PDIP Siapkan Pemecatan Taufiqurrahman

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan menyiapkan pemecatan kadernya, Taufiqurrahman jika benar terjaring OTT dan menjadi tersangka kasus korupsi. Sebagai bentuk ketegasan, PDI Perjuangan memberikan sanksi kepada Taufiq, di Pilkada Nganjuk pihaknya tidak memenuhi keinginan Taufiq yang mengajukan istrinya sebagai bacabup Nganjuk ke DPP PDIP.

“PDI Perjuangan tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq,” tegas Hasto. Taufiqurrahman sendiri sudah dua periode menjabat Bupati Nganjuk.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah berulangkali mengingatkan Taufiq dalam posisinya sebagai Bupati Nganjuk untuk tidak main-main dengan perilaku yang melanggar hukum. Bahkan, posisi Taufiq di internal PDI Perjuangan juga sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk sejak 26 Januari 2017 laku karena faktor kedisiplinan.

“Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,” kata Hasto, Rabu (25/10).

Hasto kembali menegaskan, bahwa sebenarnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya. Khususnya yang duduk sebagai penyelenggara Negara, untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum. Dan ancaman sanksinya sangat tegas.

“Bahwa siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan,” tegasnya. (bs/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *