OTT Kasi Survei BPN Deliserdang, Polisi Amankan Rp 434 Juta dan Rekening Miliaran Rupiah

Diringkus: Kepala ATR/BPN Deliserdang, Calvin Sembiring (kiri) dan Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Maltus Hutagalung (kanan) terjaring dalam OTT yang dilakukan Tim saber Pungli Polda Sumatera Utara, Jumat (10/2).

GLOBALINDO.CO, MEDAN – Polda Sumatera Utara mengamankan uang Rp 434 juta dan rekening berisi miliaran rupiah milik tersangka Kepala Kantor Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Deliserdang, Calvin Sembiring dan Kasi Survei BPN Deliserdang, Maltus Hutagalung. serta sejumlah pejabat di intansi tersebut. Dalam OTT itu, Polisi Amankan Rp 434 Juta dan Rekening Miliaran Rupiah .

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Toga Panjaitan, mengatakan, awalnya Tim Saber Pungli menemukan uang sebesar Rp 20 juta yang diminta Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan MH dari saksi yang mengurus sertifikat tanah. Setelah menemukan uang yang diminta tersebut, pihak kepolisian menggeledah Kantor ATR/BPN Kabupaten Deliserdang, Jumat (10/2) dan menemukan uang dalam laci MH sebanyak Rp 52 juta.

Polisi juga menyita mobil Kijang Inova warna putih BK 1173 M milik MH yang didalamnya terdapat uang Rp 60 juta. “Jadi, total uang yang diamankan sebanyak Rp 159 juta,” kata Kombes Pol Toga di Medan, Senin (13/2).

Setelah menggeledah Kantor ATR/BPN yang berlokasi di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, polisi mengobok-obok rumah MH di Jalan Jermal IV, Kecamatan Medan Denai. Di rumah itu, polisi menemukan uang sebanyak Rp 275 juta, termasuk mata uang asing yakni 4.000 ringgit Malaysia dan 7.000 dolar Singapura.

Selain uang, polisi juga menemuka sejumlah sertifikat tanah, empat BPKB sepeda motor, dan enam BPK kendaraan roda empat. Polisi juga menemukan buku rekening dari Bank Mandiri atas nama Hadi Wijaya yang memuat dana sebanyak Rp 1,936 miliar.

“Nanti, ini akan ditelusuri dari asalnya,” kata Toga Panjaitan.

Ia menjelaskan, dari penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui modus operandinya dengan memaksa saksi yang mengurus sertifikat tanah untuk menyerahkan uang guna penerbitan tujuh persil peta bidang tanah. Saksi telah membayar biaya penerbitan sertifikat tersebut sebesar Rp 7 juta ke bank yang merupakan biaya resmi.

Namun tersangka meminta lagi uang sebanyak Rp 75 juta untuk keperluan diluar aturan. Saksi telah memberikan uang sebanyak Rp 30 juta, dan pada hari itu akan menyerahkan uang lagi sebanyak Rp 20 juta.

Dari OTT tersebut, polisi mengamankan sembilan orang, termasuk Kepala Kantor ATR/BPN Deliserdang Calvyn untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasar hasil  pemeriksaan, penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni MH.

“Ditahan satu orang, yang lain masih saksi. Kepala BPN juga masih berstatus saksi. Namun kalau ada bukti keterkaitan, akan ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Tersangka CS dan MH dijerat Pasal 12 huruf e UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal lima tahun panjara.

Selain CS dan MH, polisi juga menangkap KTU Hendrik, Kasi II Hak Tanah dan pendaftaran Tanah Indra Imanuddin, Kasubsi Pengukuran Iwan Muslim, staf pengukuran Ayu dan Beslin, ajudan Kepala Kantor Imel, dan Anggora yang merupakan supir Maltus Hutagalung.

Di bagian lain, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya akan mendalami kemungkinan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPUU) dalam kasus itu, termasuk dengan ditemukannya buku rekening dan sertifikat di rumah tersangka.

“Semua akan ditelusuri, itu milik korban (pemerasan) atau yang bersangkutan (tersangka),” katanya. (ant/gbi)