Pakar Hukum Anggap Penetapan Boediono Tersangka Tak Bisa Diputus Lewat Praperadilan

oleh
Mantan Wapres dan Gubernur BI, Boediono terancam ditetapkan sebagai tersangka skandal dana bailout Bank Century Rp 6,8 triliun

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sejumlah pakar hukum rupanya tak sepakat dengan putusan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Efendi Muhtar terkait tuntutan penetapan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka kasus dana bailout Bank Century. Putusan tersebut dinilai melampaui wewenang sidang praperadilan sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak harus mentaatinya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan wilayah hukum yang ditangani sidang praperadilan hanya keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut. Ditambah kewenangan untuk memutuskan penghentian penyidikan itu tidak sah serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 sd 83 KUHAP) dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah (putusan MK).

“Selain kewenangan tersebut, maka praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka,” kata Abdul Fickar, Rabu (11/4).

Fickar mengatakan putusan yang melebihi kewenangan, bersifat tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. (Baca: KPK Siap Jalankan Putusan Praperadilan PN Jaksel Tetapkan Boediono CS Tersangka Century).

“Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK),” ujar Fickar.

Pendapat senada disampaikan pakar hukum pidana Yenti Garnasih menyatakan perintah menetapkan tersangka tak masuk dalam kewenangan hakim praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Yenti, kewenangan untuk menetapkan tersangka merupakan independensi dari penyidik yang tak bisa diintervensi siapapun. Hakim praperadilan seharusnya hanya memiliki kewenangan untuk mengontrol bagaimana proses hukum acara pidana berjalan sesuai prosedur.

“Bagaimana mungkin hakim praperadilan sampai masuk kepada memerintahkan menetapkan tersangka,” kata Yenti ketika dihubungi, Rabu (11/4).

Menurut Yenti, perintah hakim praperadilan yang harus dilaksanakan hanya untuk melanjutkan proses penyidikan perkara. Sementara, perintah untuk menetapkan tersangka tak perlu dilakukan.

Ia menilai, perintah untuk menetapkan tersangka dinilainya dapat berdampak besar terhadap jalannya proses perkara sendiri. Sebab, akibat perintah tersebut penetapan tersangka nantinya bisa saja dilakukan tergesa. Sehingga, penetapan tersangka dilakukan tanpa memenuhi dua alat bukti yang disyaratkan.

“Kalau penyidik menetapkan tersangka kurang dua alat bukti, orang bisa mengajukan praperadilan lagi. Itu kan memberatkan juga,” jelas Yenti.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) yang terdiri dari Boyamin Saiman, Komaryono dan Rizky Dwi Cahyo Putra mengajukan gugatan praperadilan terkait proses hukum tindak pidana korupsi Bank Century. MAKI menganggap KPK sengaja menghentikan penyidikan kasus ini setelah menjerat mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya.

Hakim Praperadilan PN Jaksel Muchtar Efendy pada Senin (9/4) lalu mengabulkan gugatan MAKI dan memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya),” bunyi petikan putusan tersebut.

Apabila KPK tak melanjutkan kasus ini, hakim meminta lembaga antirasuah tersebut melimpahkan ke lembaga lain. “Atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat,” kata petikan putusan yang dibacakan Hakim Efendi Muhtar. (kat/nad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *