Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Belum Dongkrak Ekonomi Rakyat

Putar Otak: Presiden Joko Widodo telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 pada Agustus 2017 lalu. Namun Presiden Jokowi harus kembali memutar otak karena kebijakan untuk menata dan mengembangkan perekonomian Indonesia itu ternyata belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Program peningkatan ekonomi masyarakat selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dianggap masih minus. Masyarakat masih mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang tak kunjung membaik.

Paket kebijakan ekonomi hingga jilid 16 yang diluncurkan  pemerintah ternyata belum cukup ampuh untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya kelas bawah. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan nasib mereka tercermin dari hasil survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

“Masalah ekonomi, kebutuhan pokok, BBM, dan listrik mahal 55,4 persen (dikeluhkan masyarakat), masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen,” kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya.

Adapun masyarakat yang menyoroti persoalan penegakan hukum kata Hendri, sebesar 3,9 persen untuk kasus korupsi, peredaran narkotika sebanyak 3,3 persen, dan seputar maraknya berita bohong atau hoax terkait SARA sebanyak 2,5 persen.

“Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas,” kata Hendri.

Ketika disingung soal kepuasan dan Janji Jokowi-Jusuf Kalla (JK), kata Hendri, sebanyak 55,7 persen responden merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 43,3 responden menjawab tidak puas. Selebihnya, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hendri menjelaskan, kepuasan masyarakat selama kepemimpinan Jokowi dipengaruhi beberapa hal, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan kesehatan serta pendidikan.

“Pembangunan infrastruktur (sebesar) 32,7 persen dan bantuan kesehatan serta pendidikan 16,3 persen adalah dua alasan teratas puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” kata Hendri.

Sementara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK dipengaruhi soal stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Kebutuhan pokok yang naik atau mahal dijawab 22,7 persen dan janji yang belum ditepati sebanyak 8,5 persen merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan,” kata Hendri.

Survei dilakukan di delapan Kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka yang melibatkan 800 responden.

Survei dilakukan sejak 8 hingga 27 September 2017. Adapun margin of error (MoE) sekitar 3,5 persen.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga merilis hasil survei yang menyoroti tiga tahun pemerintahan Jokowi. (Baca: Jika Pilpres Hari Ini, Jokowi Jauh Ungguli Prabowo dan SBY).

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.220 penduduk, mayoritas publik merasa puas atas kinerja Presiden Jokowi.

“Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen,” kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10). (kad/mun)