Pamor MK Runtuh, Aktivis-Akademisi Kebingungan Hadapi UU MD3

oleh
Gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pengesahan revisi UU MD3 yang dilakukan kalangan wakil rakyat memantik protes kalangan aktivis dan akademisi. Protes dipicu munculnya kembali pasal kontroversial terkait hak imunitas (kekebalan) pada diri wakil rakyat. Meski begitu, kalangan aktivis dan akademisi kebingungan menghadapi UU MD3 ini. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir mencari keadilan hukum telah kehilangan pamornya seiring posisi Ketua MK, Arief Hidayat yang dinilai cacat etik.

Kebingungan itu tampak dari pernyataan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim dan Koordinator Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Faris.

Menurut Hifdzil, hak imunitas DPR bertentangan dengan konstitusi, terutama pada pasal Pasal 122 huruf k yang dianggap DPR antikritik. Padahal menurutnya, masyarakat boleh mengajukan kritik kepada DPR sebagaimana kritik kepada pemerintah.

Ia mengingatkan, hak imunitas DPR tak berlaku jika anggota DPR terindikasi melakukan tindak pidana hingga melanggar etik. Hak imunitas dapat berlaku jika anggota DPR menjalankan kewenangannya secara benar.

Dia juga mengkritisi Pasal 245 UU MD3 yang mengharuskan penegak hukum meminta izin Presiden setelah mendapat rekomendasi MKD. Menurutnya, pasal itu telah dibatalkan MK pada kepemimpinan Ketua MK sebelumnya, yakni Mahfud MD.

(Baca Juga: Menunggu Arief Hidayat Mundur dari Jabatannya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi)

Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi diwajibkan membantu DPR memanggil individu atau lembaga yang mangkir juga menjadi perhatian. Menurut Hifdzil, kalimat dalam pasal tersebut harus diteliti seksama, bahkan pihaknya bermaksud meminta tafsiran pasal tersebut.

“Kami pikir tidak serta merta sekarang, karena MK sedang kolaps atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kami harus hitung waktu dan strategi apakah akan dilakukan uji materi atau tidak soal ini,” katanya.

Di sisi lain, Donal Faris secara tegas mengaku enggan mengajukan juducual review ke MK atas UU MD3.

“Kami tidak akan gugat UU MD3, kita enggan melakukan gugatan sepanjang Arief Hidayat masih menjadi Ketua MK,” kata Donal Faris, Selasa (13/2/2018).

Donal menerangkan, gugatan itu tidak akan dilakukan karena Arief Hidayat sudah 2 kali melanggar kode etik. Terlebih Arief Hidayat juga diisukan melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR di sebuah hotel.

Donal juga menilai ada beberapa putusan MK yang tidak objektif dan seolah memihak ke DPR. Putusan yang dimaksud Donal adalah gugatan UU MD3 tentang wewenang DPR menjadikan KPK sebagai objek angket.

“Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!” tegasnya.

Menurutnya gugatan UU MD3 versi revisi ini juga bisa dijadikan bahan lobi-lobi baru bagi hakim MK.

“Gugatan ini juga berpotensi dilobi lagi oleh hakim MK,” kata Donal.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *