Pangkas Suap, Kemenristekdikti Ubah Format Pilrek

ilustrasi-suap-ptnGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyiapkan perubahan format pemilihan rektor (Pilrek) di PTN. Perubahan dilakukan untuk memangkas potensi suap.

Perubahan diawali dengan mengkaji ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menristekdikti, Muhammad Nasir mengatakan, pengkajian terhadap aturan tersebut dilakukan agar pemilihan rektor di perguruan tinggi dapat transparan, akuntabel, dan adil.

“Saya terus terang karena kami ingin mendapatkan rektor yang berkualitas,” ujar Nasir saat konferensi pers di Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Menurut Nasir, aturan pemilihan rektor perguruan tinggi saat ini kerap jadi sorotan publik. Sebab, aturan tersebut diduga menjadi celah korupsi.

Terutama, dalam klausul yang menyatakan bahwa Menristekdikti memiliki 35 persen hak suara dalam pemilihan rektor.

“Maka dari itu formatnya akan diubah. 35 persen atau 100 persen atau seperti apa, maka mohon nanti tim melakukan kajian,” kata Nasir.

Demi mensukseskan kajian tersebut, Kemenristekdikti menggandeng sejumlah lembaga pemerintah.

Lembaga tersebut, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI (ORI), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, kajian tersebut rencananya diselesaikan pada akhir tahun 2016.

“Akhir tahun ini kajian selesai. Mudah-mudahan Desember tahun ini bisa selesai,” kata Laode.

Laode berharap, kajian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat agar celah korupsi dalam pemilihan rektor bisa diminimalisasi.

“Mudah-mudahan dari kajian akan melahirkan formula rekomendasi yang pas. Jangan rekomendasi itu menimbulkan celah-celah potensi korupsi,” kata Laode.

Pemilihan rektor di Indonesia sempat mengundang polemik di masyarakat. Pasalnya, dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi tersebut kerap diwarnai kejanggalan.

Selain itu, KPK juga mengendus adanya dugaan korupsi dalam proses pemilihan rektor di perguruan tinggi.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih, menuturkan, ORI sudah menerima informasi dari setidaknya tujuh PTN di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, mengenai dugaan suap pemilihan rektor.

Menurut dia, dari informasi itu muncul nama-nama yang sama, yakni petinggi salah satu partai politik serta oknum di Kemristek dan Dikti.

Alamsyah menuturkan, dalam pemilihan di tiga PTN, pemberi informasi mengungkapkan bahwa sudah terjadi penyerahan uang.

“Besarnya bervariasi, antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 5 miliar. Hal yang dikhawatirkan adalah jika kemudian ada kelanjutan berupa brokering (percaloan) proyek-proyek di kampus,” paparnya.(kcm/ziz)