Panglima FPI Sebut Ahok Dilindungi Presiden, Sulit Dijerat Hukum

Panglima FPI, Munarman menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga sulit dijerat dalam kasus penistaan Al Quran.

Panglima FPI, Munarman menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga sulit dijerat dalam kasus penistaan Al Quran.

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena itulah, penegak hukum sulit menjerat Ahok, meski kerap vulgar melontarkan penghinaan terhadap agama.

“Kenapa kasus ini sulit, karena dilindungi Presiden,” tandas Munarman kepada wartawan, Senin (7/11).

Padahal menurut Munarman, penanganan kasus dugaan penistaan Al Quran yang dilakukan Ahok sangat mudah. Apalagi, kata Munarman, calon gubernur petahana DKI itu kerap melontarkan hinaan terhadap agama, bahkan keyakinannya sendiri, Kristen.

“Di website resmi (Pemprov DKI Jakarta), bukan cuma Islam yang dihina. Dia juga pernah membandingkan antara doktrin dalam Islam dan doktrin dalam Kristen,” cetusnya.

Munarman mencatat, Ahok pernah menistakan agama Kristen. Munarman mengaku melihat melalui video yang diunggah di YouTube pada November 2015. Dalam video tersebut, Ahok pernah menyebut Kristen sebagai agama yang konyol, berbeda dengan Islam yang lebih realistis.

Namun karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi, kata Munarman, penegak hukum menjadi pakewuh hingga berupaya keras menyembunyikan fakta hukum yang bisa mendiskreditkan Ahok.

Menurut Munarman, ada beberapa kejanggalan saat polisi mengusut kasus tersebut. Salah satunya, gelar perkara kasus yang dibuka di muka publik. Kata dia, gelar perkara harusnya dijalankan secara tertutup dan hanya untuk internal kepolisian.

Ia menduga gelar perkara yang dilakukan polisi hanya untuk mengalihkan isu bahwa Ahok tak bersalah. Dia mendapat informasi bahwa pertanyaan dalam gelar perkara sudah diarahkan sebelumnya oleh pihak tertentu. Kemudian para ahli yang didatangkan akan menyatakan bahwa Ahok tak menistakan agama.

“Media akan meliput, masyarakat disuruh menilai bahwa Ahok tidak bersalah, maka selesailah proses hukum ini,” tutur Munarman.

Seharusnya, kata Munarman, mekanisme gelar perkara adalah meminta keterangan terlapor dan mencari alat bukti. Jika alat bukti tak ditemukan, pimpinan kepolisian memerintahkan untuk mendalami penyelidikan hingga menemukan bukti baru. (tp/gbi)