Pansus Angket KPK Salahi Aturan

No comment 74 views

Cacat Hukum: Pansus angket DPR terhadap KPK yang diketuai politisi Golkar, Agung Gunandjar (tengah berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon) dinilai banyak pakar hukum tidak sesuai dengan aturan dan melanggar undang-undang.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Sejumlah pendekar hukum menyatakan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar undang-undang dan tak sesuai aturan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut,  salah satu alasan yang menyebabkan pansus itu cacat hukum dan adalah kekeliruan subjek dan objek hak angket yang menyasar KPK.

Menurut Mahfud, seharusnya hak angket itu bertujuan untuk mempertanyakan proses jalannya pemerintahan yang dinilai salah oleh dewan. Pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, menteri, jaksa agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian.

Sementara KPK, menurut Mahfud, bukan lembaga pemerintah. “Subjeknya keliru karena secara historis hak angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk pemerintah,” ujar Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6).

Bukan hanya itu, pembentukan pansus tersebut juga diduga kuat melanggar undang-undang. Hal ini, kata Mahfud, terlihat dari pemaksaan ketok palu saat sidang paripurna pada April lalu.

“Padahal saat itu banyak yang tidak setuju. Kalau keadaan belum bulat mestinya voting, ditanya dulu. Seperti itu dianggap manipulasi persidangan,” katanya.

Dalam ketentuan pasal 201 ayat (3) UU MD3 juga mengatur bahwa semua fraksi harus terwakili dalam pansus hak angket tersebut. Sedangkan hingga saat ini masih ada tiga fraksi yang menolak yakni Demokrat, PKB, dan PKS.

Mahfud merupakan salah satu ahli hukum tata negara yang digandeng KPK untuk mengkaji keabsahan hak angket oleh DPR. Lembaga anti rasuah sebelumnya juga telah mengkaji permasalahan tersebut bersama ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. (Baca: Ratusan Pakar Hukum Tata Negara Sebut Angket DPR Illegal dan Bermodus Serang KPK).

Mahfud juga menyoroti pokok materi hak angket yang dibahas. Menurutnya, materi hak angket oleh DPR harus strategis dan menyangkut hal penting di luar permasalahan rutin, dalam hal ini yang dihadapi oleh KPK.

Salah satu materi yang akan dibahas ini adalah permasalahan anggota fraksi Hanura Miryam S Haryani yang diduga memberikan keterangan palsu saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Ini pentingnya apa. Pengakuan Miryam yang mengaku ditekan itu hal biasa. Tidak ada yang gawat di situ dan sudah dibuktikan di sidang praperadilan,” tuturnya.

Jika DPR memang menginginkan membahas materi lain tentang persoalan KPK, menurut Mahfud, hal itu juga tidak diperbolehkan. Sebab, pembentukan pansus hak angket itu harus fokus terhadap suatu permasalahan yang penting.

“Kalau nanti dicari-cari masalahnya apa itu tidak boleh. Tidak fair secara hukum,” ucap mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini. (cni/gbi)