Pansus Hak Angket KPK Disebut Tabrak Konstitusi di Sidang Uji Materi di MK

oleh
Pakar hukum tata negara menjadi saksi ahli di sidang uji materi UU MD3 terkait Pansus Hak Angkat DPR terhadap KPK di Mahkamah Konstitusi, Rabu (25/10).
Pakar hukum tata negara menjadi saksi ahli di sidang uji materi UU MD3 terkait Pansus Hak Angkat DPR terhadap KPK di Mahkamah Konstitusi, Rabu (25/10).

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melanggar konstitusi. Pasalnya, penggunaan hak angket hanya bisa digulirkan kepada lembaga presiden atau pemerintahan.

Demikian pendapat saksi dari pakar hukum tata negara Refly Harun dalam uji materi pasal 79 ayat 3 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Sebelumnya, hakim MK telah mendengarkan saksi ahli mantan hakim MK, Maruarar Siahaan.

“KPK bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan pemerintah atau executive power, tapi lembaga independen,” kata Refly.

Refly berpendapat pasal 79 UU MD3 telah secara eksplisit batasan konstitusi penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket, menurut ahli hukum dari Universitas Gajah Mada ini adalah untuk check and balances kekuasaan parlemen dan presiden yang bisa berujung pada pemakzulan (impeachment).

“Penggunaan hak angket memang hanya ditujukan untuk lembaga eksekutif di bawah presiden,” katanya.

Ia pun menegaskan penggunaan hak angket terhadap KPK adalah tindakan yang melanggar penggunaan hak angket. Merujuk pasal 79 UU MD3, Refly menyatakan KPK bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan tetapi lembaga independen.

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ujarnya.

Meski begitu, Refly mengatakan bukan berarti DPR tak bisa mengawasi KPK. Menurut dia, DPR bisa tetap mengawasi KPK melalui rapat dengar pendapat dan sejauh tidak berkenaan dengan proses hukum yang sedang ditangani.

“Tapi bukan dengan hak angket,” ujarnya.

Refly mengatakan hak angket adalah hak luar biasa agar dalam sistem presidensil yang membuat fungsi pengawasan DPR terkadang tumpul. Hak angket ini menjadi luar biasa karena bisa berujung pada pemakzulan lembaga presiden.

“Maka berbahaya kalau hak angket terhadap lembaga yang biasa saja seperti KPK, KPU, mungkin nanti KPI. Pernah dilakukan ke KPU, tapi tidak jelas ujungnya,” ujarnya. (tpi/ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *