Parpol Pilih Figur Siap Mahar karena Gagal Lahirkan Kader Berkualitas

oleh
Surat Rekomendasi dari Partai Gerindra dan Golkar untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2022.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA -‎ Banyak faktor yang membuat partai politik mensyaratkan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi kepada calon kepala daerah dan legislatif. Partai cenderung memilih figur non-kader berkantong tebal yang siap menyetor sejumlah dana karena gagal melahirkan kader berkualitas dan mumpuni untuk diorbitkan sebagai calon kepala daerah.

“‎Banyak hal yang harus dibenahi di intenal parpol dalam hal kaderisasi,” kata Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/1).

Pemilihan figur tajir yang berhasrat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam situasi tertentu boleh jadi lebih menguntungkan bagi parpol apabila tidak memungkinkan untuk mengusung kader sendiri. Menurut Hanafi, besar kecilnya mahar bergantung pada tingkat elektabilitas dan popularitas seseorang yang ingin mendapatkan rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah.

Selain itu, besar kecilnya mahar yang harus dibayar bakal calon juga tergantung jumlah kursi parpol pengusung. Dengan demikian, parpol bisa menentukan nilai mahar berdasarkan dua faktor tadi, jumlah kursi dan tingkat elektabilitas bakal calon.

Mahar politik ramai diperbincangkan belakangan ini, menyusul kicauan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jatim, La Nyalla Matalitti yang sebelumnya mengaku dimintai sejumlah uang oleh petinggi Partai Gerindra untuk nyalon di Pilgub Jatim 2018. Menurut Partai politik belum mampu melahirkan intelektual publik yang punya kapabilitas dan intelektualitas.

Hanafi menuturkan, parpol tentu tidak bisa memungkiri bahwa Pemilu 2019 memiliki dana yang sangat besar.

“‎Pilpres mungkin (butuh dana) di atas Rp 100 triliun. Parpol butuh dana yang sangat besar,” ujarnya. Makanya, sudah menjadi rahasia umum jika parpol harus mengais dana sendiri untuk biaya operasional dan pemenangan partai.

Dana bantuan politik dari pemerintah jauh lebih kecil jika dibanding kebutuhan parpol tadi. Menurut Hanafi, mahar calon kepala daerah dan legislatif inilah menjadi salah satu sumber pendanaan partai.

“‎Kebutuhan parpol ini tidak dicukupi oleh negara, ini ada kaitannya pendanaan parpol,” katanya. (tib/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *