Partai Idaman dan PKPI Gugat KPU ke PTUN

oleh
Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama (kanan) didampingi Sekjen, Ramdansyah bersama jajaran pengurus mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PTUN Jakarta, Kamis (8/3).

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Kemenangan Partai Bulan Bintang dalam gugatannya melawan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) rupanya menginspirasi dua parpol lain, Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mengikuti jejaknya. Dua parpol baru ini melayangkan gugatan terhadap putusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KPU sebelumnya menetapkan PBB, Partai Idaman dan PKPI dan Partai  tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. Namun belakangan, PBB dinyatakan lolos setelah menang gugatan melawan KPU di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama mendaftarkan gugatan terhadap keputusan KPU ke PTUN pada Kamis (8/3). Rhoma bakal didampingi oleh para pendukungnya dan tim kuasa hukum Partai Idaman yang dipimpin pengacara senior Alamsyah Hanafiah.

“Rhoma Irama, selaku Ketua Umum Partai Idaman, dan pendukung Rhoma hari ini akan mendatangi kantor PTUN DKI Jakarta untuk mendaftarkan gugatan putusan KPU RI yang menetapkan Partai Idaman tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019,” kata Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah , Kamis (8/3).

Ramdansyah menyatakan, obyek yang disengketakan pihaknya yakni SK KPU RI nomor 58 tertanggal 17 Februari 2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan Partai Idaman. Bawaslu menilai yang dilakukan KPU telah sesuai aturan. Dalam hal ini Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu.

Dikatakan Ramdansyah, atas putusan Bawaslu ini, UU nomor 7 tahun 2017 memberikan ruang bagi Partai Idaman untuk melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan KPU ke PTUN.

“Obyek sengketa pemilu sudah dibawa ke ajudikasi Bawaslu RI dan dinyatakan ditolak di sidang Bawaslu RI pada 5 Maret 2018. Dengan putusan Bawaslu tersebut maka ada upaya hukum yang diperkenankan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke PTUN. Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2017 menyebutkan secara formil paling lambat lima hari setelah dibacakan putusan Bawaslu dapat diajukan ke PTUN,” katanya.

Sejalan dengan Partai Idaman, Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori Saleh juga menyiapkan gugatan terhadap KPU ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). PKPI secepatnya akan melayangkan gugatannya ke PTUN, pasca ditolak di Bawaslu.

“Sekarang lagi disusun gugatannya, kalau sudah kelar langsung diserahkan,” ujar Imam Anshori Saleh saat dihubungi, Rabu (7/3).

Sebagaimana diketahui, Bawaslu menolak guguatan yang diajukan PKPI terkait SK KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 khususnya poin yang menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Bawaslu menilai SK 58 tersebut sah menurut hukum dan KPU telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan benar adanya PKPI tidak memenuhi syarat verifikasi faktual terkait keanggotaan dan kepengurusan di 73 Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua.

Terpisah, Kuasa Hukum PKPI Hendrawarman Koto mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun gugatan ke PTUN. PKPI mempunyai waktu maksimal 5 hari sejak putusan Bawaslu dibacakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Yang jelas kita belum mengajukan gugatan hari ini. Gugatannya tetap SK KPU 58 dan mungkin gugatan kita ini baru dan juga kita akan menambahkan alat-alat bukti baru untuk memperkuat dalil-dalil kita nanti,” ujar Hendrawarman.

Ia mengaku menyesal dan kecewa dengan putusan Bawaslu yang tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi fakta, ahli dan alat-alat bukti yang diajukan PKPI. Menurut dia, jika Bawaslu mempertimbangkan hal-hal tersebut, bisa jadi putusannya berbeda.

“Makanya kita terus mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” pungkasnya. (sup/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *