Komisi C Minta Pemkot Ambil Tindakan Tegas Terkait Pelanggaran Superblok Marvell City

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri saat (baju kotak-kotak) menyaksikan pemasangan segel oleh petugas dari Satpol PP di Superblok Marvell City, Jl Ngagel Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri saat (baju kotak-kotak) menyaksikan pemasangan segel oleh petugas dari Satpol PP di Superblok Marvell City, Jl Ngagel Surabaya.

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Langkah tegas diambil Komisi C DPRD Surabaya terkait pelanggaran aturan Peraturan Daerah (Perda) oleh developer Superblok Marvell City, Jl Ngagel Surabaya. Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri telah meminta dinas terkait untuk menyegel dan memberikan semacam police line di lokasi yang dinilai melanggar.

“Saya minta untuk dilakukan tindakan tegas berupa penyegelan dan pemberian semacam police line. Karena ini sudah jelas menyalahi aturan dengan berani dan sengaja memanfaatkan lahan jalan umum untuk kepentingan perluasan bangunan,” ucapnya saat melalukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi beberapa hari lalu.

Syaifudin menjelaskan, pemberian segel dan police line dilakukan setelah sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satpol-PP.

Dalam hearing tersebut, disimpulkan Superblok Marvell City telah melanggar aturan Perda Izin Mendirikan Bangunan ( IMB). Pihak Marvell City terbukti mencaplok lahan jalan umum sepanjang 100 meter lebih dengan lebar mencapai 15 meter yang sebelumnya bernama Jalan Upa Jiwa.

Jalan tersebut kemudian disulab menjadi pertokoan, area parkir, basemen, serta pembangunan jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan mal dan apartemen.

“Tempat ini sudah bisa ditutup operasionalnya dengan cara menutup akses masuknya, karena telah membuka tempat usahanya tanpa melaporkan sebelumnya ke pemkot Surabaya,” tandas Ipuk, sapaannya.

Anggota Komisi C lainnya, Vincensius mendesak Pemerintah Kota Surabaya melaporkan pencaplokan lahan milik daerah oleh Marvel City ke kepolisian. Menurut dia, aduan ke kepolisian tersebut guna memberikan efek jera, agar tak ada lagi alih fungsi aset milik pemerintah.

“Penyerobotan aset bisa dikatakan mencuri,” tuturnya.

Vincensius Awey mengaku, kecewa dengan sikap pemerintah kota yang tak segera melaporkan kasus pencaplokan lahan publik itu ke kepolisian. Pasalnya, tindakan pengalihfungsian lahan tersebut jelas-jelas tanpa sepengetahuan pemerintah kota.

“Harusnya pemerintah kota marah dan sampaikan aduan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Politikus Partai Nasdem ini mengakui, di kawasan Super Blok Marvel City yang terbukti ada pelanggaran telah dipasang tanda silang oleh aparat pemerintah kota. Namun, tindak lanjut dari tanda peringatan tersebut hingga kini belum ada. Padahal, dalam dengar pendapat di Komisi C, kalangan dewan sudah menyampaikan resume untuk menertibkan.

“Sudah dua kali dinas terkait dipanggil. Dan resume rapat adalah menghentikan operasional, tapi nyatanya saat ini juga belum jalan,” tuturnya

Awey menegaskan, jika tak ada tindakan apapun dari pemerintah kota terhadap Marvel city dalam waktu tertentu kasus pelanggaran IMB tak ada perkembangan yang signifikan, pihaknya akan menggunakan hak bertanya ke pemerintah kota.(Adv)