Pelapor Permasalahkan Sidang Penipuan Molor 6 Bulan, Majelis Hakim Santai

Terdakwa kasus penipuan Soejono Candra (kiri) dan istrinya, Yen Jet Ha alias Lily Candra didampingi kuasa hukmnya di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (30/11) lalu.

 

GLOBALINDO.CO, SURABAYA – Sidang perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Soejono Candra berjalan lambat. Bagaimana tidak, sidang yang sudah berlangsung selama 6 bulan sejak 09 Mei 2017 lalu, saat ini bahkan belum masuk agenda nota pembelaan (pledoi).

Agenda sidang yang molor paling lama antara pembacaan nota keberatan (eksepsi) terdakwa dengan pengajuan tuntutan jaksa ada jeda waktu sekitar 4 bulan. Terdakwa membacakan eksepsi pada tanggal 24 Mei 2017 dan majelis hakim baru menggelar sidang pembacaan tuntutan 4 bulan kemudian, yakni tanggal 16 November 2017.

Setelah dua pekan, majelis hakim kembali menunda sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedianya digelar Kamis pekan lalu. Alasannya, terdakwa dan tim kuasa hukumnya belum siap dengan pledoinya.

“Terdakwa belum siap,” ucap Jaksa Cathrine singkat.

Ironisnya, sikap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini justru terkesan santai dan tidak terlalu resah dengan molornya agenda persidangan. Bahkan Ketua Majelis Hakim Anne Rusina, menunjukkan sikap arogan dengan keterlambatan persidangan.

Hakim Anne disebut-sebut telah melontarkan pernyataan yang tidak pantas menanggapi molornya agenda sidang kasus yang dilaporkan Lie Soekoyo ini.

“Apa kata saya  karena saya hakimnya.”

Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono, saat dikonfirmasi menyatakan sikap majelis hakim melanggar etika. Namun pihaknya tidak memberi teguran apapun.

“Mungkin sedang ada maslah lain,” ujar Sigit singkat.

Terkait keterlambatan proses persidangan, Sigit malah memakluminya apabila dalih penundaan sidang memang bisa dibenarkan secara hukum.

”Walaupun itu lebih dari 6 bulan kalau itu memenuhi alasan hukum yang sah tidak apa,” tutur sigit.

Selain itu, Sigit juga heran dengan sikap penyidik Bareskrim Mabes Polri yang meminta izin majelis hakim untuk memeriksa terdakwa Soejono Candra. Menurut Sigit, penyidik punya wewenang untuk memeriksa siapa pun, -termasuk terdakwa Soejono- kapan saja.

“Kalau memang untuk kepentingan penyidikan ya silakan diperiksa. Apalagi terdakwa statusnya sebagai tahanan kota, ditangkap pun silahkan.  Baru kalau pengadilan memerlukan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan, polisi harus koordinasi dengan Jaksa, karena ini urusan Jaksa,” terang Sigit.

Diketahui, Lie Soekoyo dan kuasa hukummya juga melaporkan Soejono ke Bareskrim Mabes Polri pada 24 April 2017 lalu. Penyidik Bareskrim kemudian menindaklanjuti laporan ini dan berkirim surat kepada PN Surabaya untuk memeriksa Soejono tertanggal 17 Agustus 2017.

Surat ini kemudian diteruskan kepada majelis hakim sidang perkara Soejono Candra yang diketuai Anne Rusina dengan Nomor Agenda 11271/A/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Tetapi sampai Kamis pekan lalu, Hakim Anne belum menanggapi permintaan penyidik Bareskrim.

Situasi ini tentu menghambat proses penyidikan dugaan kasus penipuan dan penggelapan Soejono Candra di Mabes Polri.

”Bila ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian, hal ini secara hukum dapat dikatakan sebagai Obstruction of Justice sesuai pasal 221 KUHP  tentang upaya menghalangi penyidikan,” tandas kuasa hukum pelapor, Emil Salim.

Perkara penipuan dan Penggelapan tersebut berawal dari terdakwa Sojono Candra yang berniat meminjam uang pada saksi korban, Lie Soekoyo tahun 2004 silam. Saat itu Soejono mengungkapkan bahwa rumahnya bakal segera disita oleh Bank Artha Graha, kalau dirinya tidak segera melunasi hutang.

Korban Soekoyo pun mau merogoh kocek untuk Soejono dengan syarat terdakwa harus memberi jaminan rumahnya di Perum Unimas Blok. C Waru Sidoarjo. Rumah tersebut menjadi milik Soekoyo apabila terdakwa tidak bisa membayar hutangnya.

Akhirnya mengamini persyaratan itu dan sepakat untuk menjual rumahnya yang beralamat seharga Rp 660 juta rupiah. Dalam akta perjanjian itu, terdakwa meminta korban untuk tidak menjual rumah tersebut kepada pihak lain sampai dengan jangka waktu dua tahun atau batas akhir pada 29 November 2006.

Terdakwa mengatakan akan membeli lagi rumahnya dari korban Soekoyo. Korban penipuan pun merasa kasihan dan mengiyakan saja alasan Soejono.

Tetapi sesampainya batas waktu yang dijanjikan,  terdakwa tak kunjung membeli rumah yang sudah ia jual tersebut.  Akhirnya tanggal 29 November 2006 korban mendatangi terdakwa untuk mengesahkan akta jual beli karena tidak bisa menepati janji – janji harapannya untuk kembali membeli rumah yang sudah dia jual.

Soejono memenuhi permintaan korban dan mengeluarkan Akte Jual Beli Nomor 9 tahun 2006 yang disertai akte kuasa jual Nomor 10 tahun 2006 melalui Notaris Sugiharto.

Notaris juga mengeluarkan akta perjanjian lain yakni Nomor 11 tahun 2006 yang menyebutkan Soejono Candra telah menerima uang sebesar 25 juta, untuk biaya pengosongan rumah. Dari sini muncul masalah lain, karena terdakwa tidak segera mengosongkan rumah sampai bataas waktu yang tertuang dalam akta tersebut pada 30 November 2006.

Korban pun akhirnya melaporkan perkara tersebut ke Polrestabes Surabaya hingga disidangkan.

Terpisah Yen Jet Ha alias Lily Candra, istri dari terdakwa Siejono Candra tidak membantah akan pelaporan suaminya sebagai saksi sekaligus terlapor dalam Kasus ini. Tetapi ia menuding Notaris Sugiharto yang telah menerbitkan akta jual beli palsu alias tanpa izin suaminya.

”Pasal pemalsuan akta otentik. Tangkap saja Sugiharto. Siapa yang membantu dia membuatkan akta?,” tandasnya. (ady)