Pemekaran 314 Daerah Tertunda Gara-Gara Proyek Infrastruktur

oleh
Kerangka Otonomi Daerah (Ilustrasi).

GLOBALINDO.CO, YOYAKARTA – Percepatan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kebijakan Presiden Joko Widodo membawa implikasi pada laju otonomi daerah. Sebanyak 314 kota/kabupaten yang mengajukan pemekaran wilayah terpaksa ditunda pembahasannya karena perhatian pemerintah pusat  masih fokus pada program infrastruktur.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, setidaknya hingga dalam lima tahun mendatang pemerintah belum berencana untuk melakukan pemekaran daerah.

“Saya sudah berbicara kepada DPR, DPR hingga DPRD tingkat I dan II untuk lima tahun ke depan belum ada lagi daerah pemekaran,” ujar Tjahjo di Yogyakarta, Selasa (13/3).

Tjahjo menuturkan, pemekaran wilayah memang hak bagi setiap daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan. Tetapi, fokus pemerintah pusat saat ini adalah membangun infrastruktur yang tujuannya tak jauh berbeda dengan pemekaran daerah.

“Ya, kita dahulukan pembangunan infrastruktur lebih dahulu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Alasan lain penundaan pemekaran daerah, lanjut Tjahjo, ialah terkait masalah anggaran. Dia mengatakan, untuk membiayai satu kabupaten atau kota dibutuhkan anggaran tak kurang Rp100 miliar per tahunnya. Tak heran jika ada suatu daerah pemekaran, seperti di NTT, di mana hanya ada satu Kepala Kejaksaan Negeri dan sopir.

“Masak Komandan Kodim merangkap kepala daerah,” ujar mantan Sekjen PDIP ini.

Tjahjo juga mengatakan, pemekaran suatu daerah juga berdampak pada investasi yang tidak fokus. Seperti di Bali, dengan pendapatan perhari Rp 1,2 triliun, jika ingin ada pemekaran, investasi menjadi tidak fokus.

“Ibaratnya mengejar kepala tikus daripada ekor gajah,” ucapnya. (vin/mun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *