Pemerintah-DPR Saling Cuci Tangan Soal Revisi UU KPK

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Mencuatnya kembali rencana revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) membuat kalangan pemerintah dengan DPR RI saling cuci tangan. Pemerintah maupun DPR saling enggan disebut sebagai penganjur revisi UU KPK.

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menolak revisi UU KPK. Penolakan disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada Februari 2016 lalu. Saat itu, Jokowi meminta revisi UU KPK ditunda karena perlu dilakukan kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

“Tidak ada urgensi (merevisi UU KPK) dan dugaan saya tidak akan berubah sikap pemerintah, (sikap) Presiden,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Teten pun heran kenapa wacana untuk merevisi UU KPK belakangan kembali mencuat di DPR. Padahal, belum ada pembicaraan lanjutan antara Presiden dan pimpinan DPR mengenai revisi UU KPK.

“Ya mestinya DPR dan pimpinan DPR memahami lah, tahun lalu pun Presiden tidak melihat ada urgensi untuk merevisi UU KPK. Tidak ada urgensinya,” kata Teten.

Teten mengingatkan, revisi UU tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan pemerintah.

“Kalau tidak ada surat presiden, tidak bisa,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan, revisi UU KPK saat ini sedang disosialisasikan oleh DPR sesuai hasil dari rapat konsultasi dengan Presiden.

“Dulu rapat konsultasi pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri yang menyarankan untuk adanya sosialisasi. Memang itu perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak,” kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah juga mengatakan, selalu tak ada kejelasan dari pemerintah setelah DPR tiga kali menggelar rapat konsultasi membahas revisi UU KPK.

“Ini kan pemerintahnya mau apa tidak. Sudah tiga kali rapat konsultasi, maju mundur, maju mundur. Enggak maunya kan pemerintah, di ujung, ya tutup. Keluarkan dari prolegnas (program legislasi nasional). Gitu dong,” ucap Fahri.

“Jangan yang kena DPR terus. Tanya Istana. PDIP partai penguasa, Jokowi itu PDIP, tanya,” tandas Fahri.(kcm/ziz)

Tags: