Pemerintah ‘Ganti Baju’ Program Raskin Jadi Voucher Pangan

raskin jadi voucher panganGLOBALINDO.CO, JAKARTA – Pemerintah merencanakan ‘mengganti baju’ program Beras Miskin (Raskin) menjadi program voucher pangan. Kebijakan ini dilakukan karena banyaknya kasus Raskin yang kurang tepat sasaran.

Dengan adanya voucher pangan diharapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat memacu gairah ekonomi mikro.

“Raskin banyak kelemahan, sudah banyak aneka inisiatif dilakukan untuk mereform. Raskin ingin kita ubah dengan memberdayakan usaha eceran rakyat,” kata Deputi III KSP, Denni Puspa Purbasari di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Saat ini sedang dirancang payung hukum yang membawahi arah kebijakan pangan tersebut. Sehingga diharapkan di awal 2017 mendatang voucher pangan dapat disebarkan kepada masyarakat kurang mampu.

“Mei 2016 Keppres (Keputusan Presiden) keluar sebagai guidance bagi Kementerian dan Lembaga,” jelas Denni.

Pemerintah juga menargetkan 15,5 juta masyarakat Indonesia bisa mendapatkan voucher pangan. Nantinya penggunaan voucher pangan dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di pasar dan toko yang telah terdaftar untuk mencairkan voucher pangan tersebut.

“15,5 juta rumah tangga sasaran nilai tertentu per bulan. Bisa ditebus untuk tidak hanya dibeli beras, bisa untuk beras dan telur pada harga pasar di pasar yang teregistrasi. Kita akan memastikan banyak pedagang yang mau berpartisipasi meredeem voucher,” kata Denni.

Sehingga nantinya masyarakat yang kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang seimbang dengan tidak hanya fokus kepada karbohidrat. Masyarakat juga diberikan keleluasaan dalam menukarkan voucher pangan untuk kebutuhan pangan mereka sehari-hari.

“Memberikan banyak pilihan supaya dia bisa memiliki pangan apa yg akan dibeli, berapa banyak, dan di mana,” imbuh Denni.

Pengadaan voucher pangan ini juga akan mengurangi beban bulog dalam menyediakan komoditas pangan murah kepada maayarakat pra sejahtera.

“Kita ingin menggeser peran Bulog, sehingga langsung dari ritel ke rakyat. Kalau swasta bisa melakukan ya swasta misalnya warungan,” pungkas Denni.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah masih terus mengkaji program voucher pangan. Sehingga nantinya manfaatnya dapat dirasakan lebih baik oleh masyarakat dibandingkan program-progran sebelumnya.(dtc/ziz)