Pemerintah Kejar Dana BLBI Rp 31 T, Tiga Obligor Janji Bayar Utang

oleh
Pabrik PT Gajang Tunggal Tbk, perusahaan yang dibidik KPK karena menampung saham milik Sjamsul Nursalim, obligor BLBI Rp 3,7 triliun.

 

GLOBALINDO.CO, JAKARTA – Tiga dari total 22 obligor yang menerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berjanji segera membayar utang mereka. Saat ini pemerintah mengejar total piutang kepada para obligor itu mencapai Rp 31 triliun.

“Tiga perusahaan sudah beresin kok, mereka ada yang mau bayar tapi saya lupa namanya,” ujar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Vicentius Sonny Loho di Kemenkeu, Rabu (3/5).

Sayangnya, Sonny enggan merinci siapa saja obligor tersebut dan berapa besaran piutangnya. Sonny hanya mengatakan bahwa ketiga obligor tersebut bisa membayar piutang mereka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang berada di bawah kendali DJKN.

“Totalnya Rp 31 triliun-an. Itu yang masih kita urus, yang mana dulu waktu dilimpahkan belum selesai,” tutur Direktur Jenderal Kekayaan Negara Vicentius Sonny Loho.

Sonny mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk menagih kepada obligor dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari kejaksaan hingga kepolisian. Sonny menyebutkan telah memberikan keringanan untuk mencicil pembayaran sesuai dengan besaran piutang yang harus dibayarkan.

“Kalau dia kooperatif, mencicil bagaimana gitu. Sedangkan itu (terkait cicilan) beda-beda tergantung utangnya. Ada yang besar, ada yang ratusan miliar, ada yang triliun,” kata Sonny.

Sementara, untuk mengejar pembayaran piutang dari 19 obligor lainnya, Sonny memastikan bahwa kementeriannya terus bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Adapun selama ini, sambung Sonny, kementeriannya telah memberikan seluruh data-data terkait kepada dua institusi itu.

“Kalau mereka masih bandel ya urusannya ke Kejaksaan dan Kepolisian,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan bantuan likuiditas kepada 48 bank dengan nilai mencapai Rp 147,7 triliun. Namun, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp 138,7 triliun dari total bantuan justru merugikan negar. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa sekitar Rp 54,5 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Sekadar mengingatkan, dalam skema penyelamatan Bank Indonesia (BI) terhadap bank-bank sakit pada krisis ekonomi 1998/1999 silam, Sjamsul merupakan pemilik dan pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Saat itu, ia ikut menikmati kucuran dana penyelewengan BLBI.

Sjamsul pun dikejar untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 4,8 triliun. Ia tercatat telah menyetor Rp 1,1 triliun atau berarti tersisa Rp 3,7 triliun yang harus dilunasinya. Alih-alih lunas, Sjamsul malah sudah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL) dari eks kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. (Baca: Skandal BLBI Sjamsul Nursalim, KPK Periksa Pejabat BPPN).

KPK telah menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena telah mengakibatkan kerugian negara. Sementara, rencana penyelidikan terhadap Gajah Tunggal terus dilakukan, karena Sjamsul disebut masih memiliki aset dalam perusahaan tersebut.

Lembaga antirasuah kini memburu harta Nursalim yang tersebar di sejummlah perusahan dalam bentuk saham. Salah satunya yang menjadi sasaran KPK adalah saham PT Gajah Tunggal Tbk, perusahaan yang memproduksi ban berlabel GT Radial. (cni/gbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *